Jangan Korup! Kini Penyaluran Bansos Dipantau oleh Satelit

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Penyaluran bantuan sosial (bansos) kini sudah menggunakan sistem satelit yang diwujudkan oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan).

Satelit ini digunakan untuk mendeteksi wilayah kumuh yang menjadi target distribusi bansos, dengan data satelit beresolusi sangat tinggi.  

“Lapan menyiapkan data satelit resolusi sangat tinggi dan mengembangkan metode untuk deteksi kawasan kumuh dengan Machine learning dan kecerdasan buatan untuk hal tersebut,” kata Kepala Pusat Penginderaan Jauh Lapan Rokhis Komarudin, Senin 23 Agustus 2021.

Berdasarkan hasil beberapa riset, kata Rokhis, data citra resolusi sangat tinggi dapat mengidentifikasi besarnya bangunan, karakteristik bangunan, bahkan hingga identifikasi kekuatan bangunan terhadap suatu bencana. 

Warna, pola, tekstur dan data-data lain yang berhasil ditangkap oleh data satelit ini, digunakan untuk pembelajaran karakteristik, sehingga nantinya mesin pembelajaran dan kecerdasan buatan dapat memproses data lebih cepat. 

Rokhis mengatakan pengawasan bansos dengan satelit saat ini tengah memasuki tahap uji coba. Ada dua wilayah yang menjadi obyek uji coba yaitu Bandung dan Makassar.

Di Bandung, seluruh proses berjalan lancar. “Adapun untuk di kota Makassar, karena karakteristik rumahnya berbeda masih perlu dilakukan kajian lebih lanjut,” katanya. 

Lebih lanjut mengenai investasi, ujar Rokhis, Lapan belum dapat menyebutkan. Sejauh ini Lapan masih akan fokus untuk menjalankan proyek percontohan. 

“Untuk pilot project belum butuh tambahan anggaran, tetapi untuk implementasi seluruh Indonesia tentu akan diperlukan anggaran tambahan,” kata Rokhis. 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pencegahan TPPO di Jogja Diperkuat, Gugus Tugas Dibentuk Kurangi Kasus

Mata Indonesia, Yogyakarta - Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) semakin menjadi perhatian serius di Indonesia, termasuk di Kota Yogyakarta. Korban TPPO seringkali berasal dari kalangan Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang terjerat dalam kasus perdagangan manusia akibat berbagai faktor risiko.
- Advertisement -

Baca berita yang ini