MATA INDONESIA, JAKARTA – Istana mendukung dan mengapresiasi aksi 212 yang digelar oleh sekelompok massa di kawasan Monas pada Jumat 21 Februari 2020 siang tadi.
Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono menyebut, aksi 212 itu adalah hak konstitusional setiap Warga Negara Indonesia, yang diatur dan dilindungi dalam UU 1945.
“Demo ya demo aja. Itu hak konstitusional. Bagus saja selama bersubstansi,” ujar Dini di Jakarta, Jumat.
Demonstrasi damai yang digelar massa dari Persaudaraan Alumni (PA) 212, GNPF dan FPI itu menurut Dini haruslah jelas poin-poin yang masu disampaikan dan jika dilakukan lagi tidak menimbulkan provokasi.
“Itu kan jadi catatan pemerintah bahwa oh ada ketidaksenangan nih, apa isunya. Kan bagus juga, harus menjadi pemerhati pemerintah,” kata Dini.
Demo kali ini mengangkat tema aksi ‘Berantas Mega Korupsi Selamatkan NKRI’. Aksi yang dipusatkan di kawasan Monas ini dihelat usai salat Jumat.
Salah satu yang menjadi sorotan mereka yakni kasus korupsi yang melibatkan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Harun Masiku.
