MATA INDONESIA, INTERNASIONAL – Menteri Luar Negeri, Mohammad Javad Zarif mengatakan Iran akan sepenuhnya mematuhi Perjanjian Nuklir 2015 apabila Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih, Joe Biden mencabut sanksi terhadap Teheran. Menurut Zarif hal tersebut dapat dilakukan dengan cepat melalui tiga perintah eksekutif.
“Jika Biden bersedia memenuhi komitmen AS, kami juga dapat segera kembali ke komitmen penuh kami dalam perjanjian… dan negosiasi dimungkinkan dalam kerangka P5+1 (enam kekuatan dunia dalam perjanjian),” kata Zarif, melansir Reuters, Rabu, 18 November 2020.
“Kami siap untuk membahas bagaimana Amerika Serikat dapat masuk kembali ke dalam perjanjian itu. Situasi akan membaik dalam beberapa bulan ke depan. Biden dapat mencabut semua sanksi dengan tiga perintah eksekutif,” sambungnya.
Biden berjanji untuk kembali bergabung dalam Perjanjian Nuklir 2015, yang turut disetujui oleh Washington ketika ia menjabat sebagai Wakil Presiden AS, apabila Iran juga kembali patuh.
Akan tetapi, para diplomat dan analis mengatakan hal itu tidak mungkin terjadi dalam semalam, karena musuh yang tidak percaya sama-sama menginginkan komitmen tambahan dari satu sama lain.
Dalam kesepakatan dengan Washington dan kekuatan dunia lainnya, Iran setuju untuk membatasi program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi. Selanjutnya, Teheran mulai melanggar kesepakatan nuklir setelah Presiden Donald Trump menarik diri tahun 2018 dan mulai menaikan sanksi sepihak terhadap Iran.
Zarif menuturkan, Iran tidak menuntut kompensasi apa pun dari Paman Sam, tidak seperti Presiden Hassan Rouhani yang menuntut imbalan atas “kerusakan” yang diderita Teheran di bawah sanksi AS. Secara implisit, Rohani mengatakan bahwa AS harus membayarnya kembali untuk pendapatan minyak yang hilang.
“Hal ini dapat dilakukan secara otomatis dan tanpa perlu menetapkan persyaratan: Amerika Serikat menjalankan tugasnya berdasarkan (Resolusi Dewan Keamanan) 2231 (mencabut sanksi) dan kami akan melaksanakan komitmen kami berdasarkan kesepakatan nuklir,” tuntasnya.
