MATA INDONESIA, JAKARTA – Momen pesta demokrasi seperti Pilkada Serentak 2020 yang akan digelar pada September mendatang tentunya tak bisa lepas dari potensi terjadinya gesekan atau konflik.
Sejauh ini, Polri mengklaim sudah menganalisis dan memetakan wilayah mana saja yang dianggap rawan, sehingga diperlukan personel pengamanan yang lebih banyak.
“Indikatornya penyelenggara pilkada, peserta pilkada, jumlah gangguan Kamtibmas dan ambang gangguan. Ini jadi referensi yang dianalisis,” kata Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra di Jakarta, Jumat 31 Januari 2020.
Asep menyebut, ada tiga provinsi yang tergolong rawan konflik setingkat provinsi, yakni Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Selatan.
Kemudian untuk setingkat pemilihan bupati adalah Kabupaten Nabire, Kerom, Timteng Utara, Manggarai dan Sumba Barata, serta Tojo Una-Una dan Musi Rawas Utara di Sumsel. Sementara Pilkada wali kota yaitu Tomohon dan Bitung di Sulut dan Tangsel Banten.
Untuk mengantisipasi dan menekan potensi konflik pada Pilkada Serentak 2020 nanti, Asep menyebut pihaknya akan menerjunkan 200 ribu personel.
