Ini Jurus Jitu Erick Thohir Bereskan Hotel-hotel Milik BUMN

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Menteri BUMN Erick Thohir terus melakukan bersih-bersih di tubuh kementerian yang dipimpinnya. Salah satunya dengan membereskan bisnis hotel milik BUMN yang induknya tidak memiliki core bisnis perhotelan. Hal itu diungkapkan oleh Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga.

Langkahnya dengan menyatukan pengelolaan hotel tersebut kepada BUMN yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) alias sudah IPO (initial public offering).

“Untuk hotel-hotel di BUMN nanti akan disatukan (pengelolaannya), dimasukkan ke perusahaan BUMN yang sudah IPO,” ujar Arya di Kementerian BUMN, Selasa 7 Januari 2020 malam.

Rencananya, pengelolaan hotel ini akan diserahkan kepada BUMN dengan kinerja yang kurang baik, sehingga nantinya BUMN tersebut bisa meningkatkan performanya.

Namun, Arya belum mengetahui secara pasti BUMN mana saja yang bakal mengelola bisnis hotel tersebut. Skema pengelolaannya pun masih disusun.

“Ini masih dicari apakah bentuknya diambil, atau dibeli untuk memperkuat Tbk (perusahaan terbuka) itu,” ujar Arya.

Berita Terbaru

Pembangunan Papua Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Adat

Oleh : Loa MuribPembangunan di Papua terus menunjukkan arah yang semakin kuat dalam menghadirkanmanfaat nyata bagi masyarakat adat sebagai bagian utama dari proses transformasi wilayah timurIndonesia tersebut. Berbagai program pembangunan yang berjalan saat ini tidak hanya berfokuspada percepatan infrastruktur, tetapi juga menempatkan manusia Papua, khususnya orang asliPapua, sebagai pusat perhatian utama. Pendekatan ini menjadi penting karena keberhasilanpembangunan tidak lagi sekadar diukur dari banyaknya proyek fisik yang dibangun, melainkandari sejauh mana masyarakat merasakan perubahan dalam kualitas hidup, peningkatankesejahteraan, dan terbukanya akses terhadap peluang ekonomi yang lebih luas.Dalam konteks tersebut, pemerintah melalui berbagai kebijakan percepatan pembangunan di Tanah Papua menekankan pentingnya pendekatan dialogis dan partisipatif. Pembangunan di wilayah seperti Asmat, Mappi, Merauke, dan Boven Digoel yang menjadi bagian dari ProyekStrategis Nasional ketahanan pangan dan energi, menunjukkan bahwa pembangunan tidak dapatdilepaskan dari komunikasi yang berkesinambungan dengan masyarakat adat. Pendekatan dialog yang dilakukan secara terus-menerus menjadi jembatan penting dalam membangun kepercayaanserta memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhanmasyarakat di tingkat akar rumput.Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Paulus Waterpauw, menegaskan bahwa pembangunan harus menempatkan masyarakat Papua sebagaisubjek utama, bukan sekadar objek pembangunan. Ia menekankan bahwa proses komunikasiyang dilakukan secara berulang dan dengan pendekatan yang humanis akan membuka ruangpemahaman yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, masyarakat pada dasarnya terbuka terhadap pembangunan selama dilakukan dengan menghormati nilai sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat adat. Pendekatan ini sekaligus menjadi upaya untukmemastikan bahwa pembangunan tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui keterlibatanaktif masyarakat yang terdampak langsung.Lebih jauh, pembangunan di Papua juga dipandang harus memberikan penjelasan yang utuhkepada masyarakat mengenai manfaat jangka panjang yang dapat diperoleh. Hal ini mencakuppeluang ekonomi, peningkatan akses layanan dasar, hingga dampak sosial yang lebih luas. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya berhenti pada tataran fisik, tetapi juga menyentuhaspek pemberdayaan yang memungkinkan masyarakat adat memiliki kemampuan lebih besardalam mengelola potensi daerahnya sendiri. Dalam kerangka ini, kemiskinan ekstrem yang masih menjadi tantangan di Papua dipandang sebagai persoalan mendasar yang harusdiselesaikan secara komprehensif melalui pembangunan yang inklusif.Paulus Waterpauw juga menyoroti bahwa berbagai persoalan sosial yang muncul di...
- Advertisement -

Baca berita yang ini