Inggris Sarankan Orang dengan Alergi Tak Mendapat Vaksin COVID-19

Baca Juga

MATA INDONESIA, INTERNASIONAL – Regulator obat Inggris memperingatkan orang-orang yang memiliki alergi untuk tidak mendapatkan vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech. Hal ini menyusul adanya reaksi dari dua pasien setelah menerima suntikan vaksin.

Inggris mulai memvaksinasi massal warganya pada Selasa (8/12), dengan para lansia dan pekerja garis depan menjadi prioritas utama. Langkah ini merupakan upaya global memerangi virus corona, sekaligus tantangan logistik terbesar dalam sejarah modern.

Direktur Medis Layanan Kesehatan Nasional, Stephen Powis mengatakan saran itu telah diubah sebagai tindakan pencegahan setelah dua pekerja NHS melaporkan reaksi anafilaktoid dari vaksin.

“Dua orang yang memiliki riwayat alergi yang signifikan merespons secara negatif. Namun, mereka telah pulih dengan baik,” kata Powis, melansir Reuters, Kamis, 10 Desember 2020.

Badan Pengatur Produk Obat dan Kesehatan (MHRA) awalnya menyarankan siapa pun dengan “riwayat reaksi alergi yang signifikan terhadap vaksin, obat atau makanan” untuk menghindari penggunaan vaksin. Pada Rabu (9/12), pedoman itu ditetapkan untuk disempurnakan setelah berdiskusi dengan para ahli tentang sifat reaksi.

“Kami mengubah saran untuk memperjelas bahwa jika Anda memiliki alergi makanan, Anda tidak lebih berisiko,” kata Paul Turner dari Imperial College London, seorang ahli alergi dan imunologi.

Pihak Pfizer dan BioNTech sendiri mendukung penyelidikan MHRA. Pekan lalu, MHRA Inggris menjadi yang pertama di dunia yang menyetujui vaksin tersebut, yang dikembangkan oleh BioNTech dan Pfizer Jerman, sementara Food and Drug Administration (FDA) AS dan European Medicines Agency (EMA) terus menilai data.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Teror di Balik Dalih Perjuangan: Mengutuk Aksi Biadab OPM yang Menumbalkan Masa Depan Anak Papua

Oleh: Silas Tabuni *) Papua kembali berduka. Ruang kelas yang seharusnya menjadi persemaian peradaban dan masa depan bangsa justru ternoda oleh aksi kekerasan yang melampaui batas kemanusiaan. Peristiwayang terjadi di Sekolah Yakpesmi, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo pada Senin pagi, 2 Februari 2026, bukan sekadar catatan kriminal biasa. Pembunuhan keji terhadap Frengki, seorang tenaga kependidikan yang tengah mendedikasikan hidupnya untuk memperbaiki fasilitasbelajar siswa, adalah serangan langsung terhadap nalar publik dan martabat bangsa. Aksi brutal yang dilakukan oleh kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM), atau yang seringmengatasnamakan diri sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), menegaskan bahwa kelompok ini tidak lagi berjuang demi rakyat, melainkan telah menjadimesin teror yang menghambat kemajuan Papua. Kejadian bermula ketika ketenangan sekolah pecah oleh suara tembakan. Frengki, pria berusia55 tahun yang dikenal sebagai sosok pekerja keras, berusaha menyelamatkan diri ke ruang guru saat para pelaku mengejarnya. Meski sempat ada upaya penghalangan dari rekan sejawatnya, Dason Wakla, keganasan para pelaku tidak terbendung. Frengki tewas dengan luka senjata tajamdi tempat yang seharusnya menjadi ruang paling aman bagi para pendidik. Tindakan inimerupakan puncak dari demanusiualisasi yang dilakukan oleh OPM, di mana nyawa manusiadianggap sebagai komoditas politik yang murah. Narasi yang dibangun oleh TPNPB Kodap XVI Yahukimo setelah kejadian tersebut adalah polalama yang sangat klise dan tidak berdasar. Melalui siaran persnya, kelompok ini secara sepihakmelabeli korban sebagai agen intelijen negara yang menyamar. Klaim tak berdasar ini adalahupaya putus asa untuk melegitimasi pembunuhan warga sipil di mata internasional. Tanpa buktihukum maupun administratif yang valid, pelabelan "intelijen" menjadi vonis mati instan yang dikeluarkan oleh kelompok bersenjata tanpa proses peradilan apa pun. Sebaliknya, faktalapangan menunjukkan bahwa Frengki adalah warga sipil murni yang direkrut pihak sekolahsejak Desember 2025 untuk membantu pengadaan kursi dan meja belajar. Ia bukan aparat, bukanpemegang senjata, dan sama sekali tidak memiliki rekam jejak militer. Klaim sepihak Mayor Kopitua Heluka yang menyatakan Yahukimo sebagai zona perang danmemerintahkan penutupan fasilitas publik seperti sekolah serta rumah sakit adalah bentukpembangkangan terhadap hak asasi manusia yang paling dasar. Menginstruksikan wargapendatang untuk angkat kaki dan mengancam keselamatan siapa pun yang bekerja sama denganpemerintah merupakan strategi intimidasi yang bertujuan menciptakan kekosongan sosial di Papua. Jika sekolah, rumah sakit, dan kantor pemerintahan ditutup, maka yang paling dirugikanadalah masyarakat asli Papua sendiri yang akan kehilangan hak pendidikan dan kesehatan. OPM secara sadar sedang menghancurkan fondasi kesejahteraan Papua demi agenda sempit mereka. Pemerintah, melalui langkah-langkah strategisnya, harus menyikapi fenomena ini denganketegasan yang tidak setengah-setengah. Agenda pemerintah untuk mempercepat pembangunandan integrasi kesejahteraan di Papua tidak boleh surut hanya karena teror. Justru, kehadirannegara harus semakin nyata untuk mengisi ruang-ruang yang coba dikuasai oleh rasa takut. Penguatan keamanan di objek vital seperti sekolah dan fasilitas kesehatan adalah harga mati. Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini