MATA INDONESIA, JAKARTA-Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI, Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan infrastruktur di daerah menjadi kunci para investor datang berinvestasi di luar pulau Jawa.
Dia menjelaskan, hal itu bisa terjadi karena lima tahun periode pertama pemerintahan Jokowi-JK, banyak membangun infrastruktur yang masif, termasuk infrastruktur yang menghubungkan daerah-daerah pariwisata.
“Inilah sebagai bentuk dari melahirkan pertumbuhan kawasan ekonomi-ekonomi baru. Ini juga salah satu strategi untuk memunculkan pemerataan pertumbuhan ekonomi. Salah satu jenis usaha yang kena dampak terdalam dari pandemi covid-19 itu adalah sektor pariwisata. Kita harus bangkit menyongsong suatu era pemulihan ekonomi pascapandemi covid-19,” katanya.
Investasi yang didorong, lanjut Menteri Bahlil, harus bermanfaat secara optimal pada pengusaha daerah. Menurutnya, investasi harus berkolaborasi dengan pengusaha daerah dan UMKM.
“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi kalau tak disertai pemerataan yang baik itu juga akan menyebabkan ketimpangan. tugas pemerintah untuk mengurangi ketimpangan tersebut. Salah satu instrumennya adalah investasi,” katanya.
Menurutnya, ciri investasi berkualitas adalah berimbang antara investasi di Jawa dan Luar Jawa, salah satu di antaranya termasuk PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri).
“Sejak 2020 kuartal III sampai 2021, komposisi investasi di luar Pulau Jawa sudah berimbang dengan Pulau Jawa. Bahkan (luar Pulau Jawa) melebihi sebesar 52 persen dan di Pulau Jawa 48 persen,” ujarnya.
Sementara, Menteri Bahlil mengungkapkan, investasi di 2017-2021 di sektor pariwisata mencapai Rp 106,3 triliun. Dia mengakui, investasi di sektor pariwisata belum maksimal.
“Ini penyebabnya adalah covid-19 di 2020-2021. Kemudian 2019 tahun pemilu, pasti terjadi wait and see. Namun yang membanggakan, total investasi tersebut tersebar di beberapa provinsi,” kata dia.
“Bali dan NTB pasti jadi nomor satu sebesar 39 persen, daerah Jawa sebesar 36,3 persen, Sumatera 17 persen, Sulawesi 4 persen dan Kalimantan hampir 2 persen,” tambahnya.
