Indonesia Perkuat Posisi Diplomatik Global Melalui Sidang IPPP ke-2 di Jakarta

Baca Juga

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI akan kembali mengadakan pertemuan dengan parlemen-parlemen negara kawasan Pasifik melalui Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) ke-2. Acara ini akan dilaksanakan pada 24-26 Juli 2024 di Jakarta dan dihadiri oleh 16 negara kawasan Pasifik, menegaskan komitmen Indonesia dalam mempererat hubungan regional.

Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon mengungkapkan bahwa pertemuan ini merupakan kelanjutan dari IPPP pertama yang digelar pada tahun 2018. “Karena pandemi Covid-19 dan kesibukan DPR RI menjadi tuan rumah IPU pada tahun 2022, pertemuan kedua baru bisa dilaksanakan sekarang. Kami berharap partisipasi aktif dari parlemen negara-negara Pasifik,” ujar Fadli

Hingga saat ini, tujuh negara telah mengonfirmasi kehadiran, termasuk Papua Nugini dan Fiji yang akan diwakili oleh ketua-ketua parlemennya.

IPPP ke-2 bertujuan untuk membangun konektivitas antara DPR RI dengan parlemen negara-negara Pasifik melalui berbagai kerja sama. Forum ini diharapkan dapat membuka dialog dan komunikasi antar negara di kawasan Pasifik, yang memiliki kepentingan geopolitik penting.

Pertemuan ini akan membahas isu-isu terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) untuk mendorong kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan di Indonesia, negara-negara Asia Pasifik, dan dunia.

“Pertemuan ini akan merumuskan konsep pemeliharaan Sumber Daya Alam (SDA) di masing-masing negara untuk kepentingan bersama, serta menyelesaikan tantangan seperti perubahan iklim dan ketahanan pangan. Tema yang diusung adalah ‘Partnership for Prosperity: Fostering Regional Connectivity and Inclusive Development’,” jelas Fadli Zon.

Sebagai tuan rumah, Indonesia memainkan peran sentral dalam IPPP ke-2. Fadli Zon menegaskan bahwa forum ini penting bagi kepentingan nasional Indonesia, terutama dalam menjelaskan isu-isu terkait seperti situasi di Papua.

“Sebagian besar kita sudah mengenal mereka, sehingga dialog ini penting untuk memperkuat pemahaman dan kerja sama,” tambah Fadli.

Diharapkan hasil dari IPPP ke-2 dapat menjadi masukan bagi The 53rd Pacific Islands Forum (PIF) Leaders Meeting yang akan diselenggarakan pada 26-30 Agustus 2024 di Tonga. IPPP ke-2 menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat relasi dan kerja sama dengan negara-negara Pasifik, demi kemajuan bersama di berbagai bidang.

Dukungan terhadap IPPP ke-2 tidak hanya datang dari dalam negeri tetapi juga dari komunitas internasional. Pemerintah Indonesia dan berbagai pemangku kepentingan berkomitmen untuk memastikan acara ini berjalan sukses dan memberikan dampak positif yang luas.

“Kami mendapatkan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan lembaga internasional, yang percaya akan pentingnya forum ini dalam memajukan kerjasama regional,” ujar Fadli Zon.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini