Impor Pangan dapat Dilakukan untuk Penuhi Kebutuhan Agar Tak Terjadi Inflasi

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Permintaan dan pasokan pangan perlu terus diseimbangkan untuk mencegah inflasi yang terlalu tinggi, salah satunya dengan melakukan impor. Hal itu dikatakan oleh Peneliti bidang ekonomi The Indonesian Institute (TII) Nuri Resti Chayyani.

“Tidak perlu alergi terhadap impor, jika memang benar-benar dibutuhkan akibat tidak mencukupinya ketersediaan pangan dalam negeri,” kata Nuri, Jumat 8 April 2022.

Menurutnya data terkini yang valid soal ketersediaan pangan domestik perlu dibuat guna mendukung upaya pemenuhannya.

Ia mengatakan saat ini masyarakat berada dalam bayang-bayang kesulitan memenuhi kebutuhan karena kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), kelangkaan minyak goreng, hingga kenaikan tarif PPN menjadi 11 persen.

“Ketika masyarakat dilonggarkan aktivitasnya, maka hal ini akan meningkatkan roda perekonomian dan peningkatan jumlah uang beredar (JUB). Namun, jika tidak disertai dengan peningkatan jumlah barang dan jasa, maka akan menyebabkan kenaikan harga-harga sehingga terjadi inflasi,” katanya.

Karena itu selain memastikan ketersediaan bahan pangan, pasokan pangan seperti minyak goreng juga harus didistribusikan dengan baik.

Pemerintah melalui penegak hukum juga perlu memastikan tidak ada oknum yang mengerek harga pangan hingga menyebabkan inflasi lebih tinggi.

“Lebih jauh, terkait dengan harga-harga dan pajak yang harus dinaikkan untuk saat ini yang bersamaan dengan momen lebaran, mungkin hal ini dianggap sebagai waktu yang tepat bagi pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan negara untuk memenuhi beragam kebutuhan yang tengah berjalan dan prioritas saat ini,” katannya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini