Ikut Jaga Lingkungan, Pos Jaga TNI di Perbatasan Dibangun PLTS

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA– Kementerian ESDM melalui Ditjen EBTKE membangun Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) pada 23 Pos Jaga TNI di wilayah Perbatasan Negara. Pembangunan PLTS ini ditargetkan selesai pada Desember 2021.

Lokasi pembangunan berada di 4 Provinsi yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, NTT dan Papua.

Dari jumlah ini, 13 unit di antaranya telah dilaporkan selesai terbangun dan telah dimanfaatkan oleh personil TNI yang bertugas, dan sisanya ditargetkan pada minggu ke-2 Desember 2021 seluruh PLTS akan dapat selesai terbangun.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukkan Dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) Dadan Kusdiana mengatakan jika pembangunan infrastruktur di lingkungan TNI adalah salah satu implementasi dari MoU dan Perjanjian Kerjasama antara Kementerian ESDM dengan TNI, yang telah berjalan sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini.

Total nilai infrastruktur yang telah dibangun oleh Ditjen EBTKE tahun 2018, 2019 di lingkungan TNI berupa pembangunan PLTS maupun LTSHE adalah sebesar Rp 47 miliar, di mana Rp 13 miliar di antaranya telah dilakukan alih status kepada TNI melalui TNI Angkatan Laut.

Dari jumlah total Rp 47 miliar tersebut telah dilakukan alih status sebesar Rp 33 miliar untuk 25 unit PLTS yang dibangun pada 2018 dan 2019.

Adapun pada Selasa 23 November 2021 Kementerian ESDM menyerahkan 25 unit PLTS Atap yang sudah dibangun kepada Markas Besar TNI untuk dikelola dan dipelihara secara mandiri oleh TNI.

Serah terima agar proses pengelolaan dan pemeliharaan PLTS dapat dilakukan secara mandiri oleh TNI. Adapun PLTS tersebut dibangun pada tahun 2019 dan 3 unit PLTS Atap pada 2018.

Asisten Logistik Panglima TNI Marsda TNI Sujatmiko G.S. menambahkan, Mabes TNI sangat terbantu dengan adanya bantuan ini, Mabes TNI bisa mengurangi beban tagihan pemakaian listrik dan pos-pos jaga yang terisolir dapat memperoleh penerangan di pos-posnya sehingga prajurit yang sedang bertugas di pos-pos daerah operasi tidak mengalami kesulitan akan kebutuhan listrik.

“Saya berharap pembangunan PLTS melalui program kerjasama antara Kementerian ESDM dan Mabes TNI ini terus dapat berlanjut sehingga baik di pangkalan sekitar kantor Mabes TNI dan di pos-pos jaga yang belum terpasang PLTS akan dapat dibangun PLTS yang berkelanjutan,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Jelang Penetapan Kenaikan UMK 2025, KSPSI Gunungkidul Minta Kenaikan UMK Minimal 10%

Mata Indonesia, Gunungkidul - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Gunungkidul masih menunggu rapat koordinasi lanjutan penetapan besaran upah minimum kabupaten dan terus mengawal penetapan UMK 2025 di Kab. Gunungkidul agar mencapai target minimal 10%.
- Advertisement -

Baca berita yang ini