Ikut Jaga Lingkungan, Pos Jaga TNI di Perbatasan Dibangun PLTS

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA– Kementerian ESDM melalui Ditjen EBTKE membangun Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) pada 23 Pos Jaga TNI di wilayah Perbatasan Negara. Pembangunan PLTS ini ditargetkan selesai pada Desember 2021.

Lokasi pembangunan berada di 4 Provinsi yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, NTT dan Papua.

Dari jumlah ini, 13 unit di antaranya telah dilaporkan selesai terbangun dan telah dimanfaatkan oleh personil TNI yang bertugas, dan sisanya ditargetkan pada minggu ke-2 Desember 2021 seluruh PLTS akan dapat selesai terbangun.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukkan Dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) Dadan Kusdiana mengatakan jika pembangunan infrastruktur di lingkungan TNI adalah salah satu implementasi dari MoU dan Perjanjian Kerjasama antara Kementerian ESDM dengan TNI, yang telah berjalan sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini.

Total nilai infrastruktur yang telah dibangun oleh Ditjen EBTKE tahun 2018, 2019 di lingkungan TNI berupa pembangunan PLTS maupun LTSHE adalah sebesar Rp 47 miliar, di mana Rp 13 miliar di antaranya telah dilakukan alih status kepada TNI melalui TNI Angkatan Laut.

Dari jumlah total Rp 47 miliar tersebut telah dilakukan alih status sebesar Rp 33 miliar untuk 25 unit PLTS yang dibangun pada 2018 dan 2019.

Adapun pada Selasa 23 November 2021 Kementerian ESDM menyerahkan 25 unit PLTS Atap yang sudah dibangun kepada Markas Besar TNI untuk dikelola dan dipelihara secara mandiri oleh TNI.

Serah terima agar proses pengelolaan dan pemeliharaan PLTS dapat dilakukan secara mandiri oleh TNI. Adapun PLTS tersebut dibangun pada tahun 2019 dan 3 unit PLTS Atap pada 2018.

Asisten Logistik Panglima TNI Marsda TNI Sujatmiko G.S. menambahkan, Mabes TNI sangat terbantu dengan adanya bantuan ini, Mabes TNI bisa mengurangi beban tagihan pemakaian listrik dan pos-pos jaga yang terisolir dapat memperoleh penerangan di pos-posnya sehingga prajurit yang sedang bertugas di pos-pos daerah operasi tidak mengalami kesulitan akan kebutuhan listrik.

“Saya berharap pembangunan PLTS melalui program kerjasama antara Kementerian ESDM dan Mabes TNI ini terus dapat berlanjut sehingga baik di pangkalan sekitar kantor Mabes TNI dan di pos-pos jaga yang belum terpasang PLTS akan dapat dibangun PLTS yang berkelanjutan,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Hilirisasi untuk Ekonomi yang Lebih Sejahtera

Oleh: Yusuf Rinaldi)* Transformasi ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir semakinmenunjukkan arah yang jelas, yaitu dengan memperkuat nilai tambah sumber dayaalam melalui strategi hilirisasi. Kebijakan ini bukan sekadar agenda industrialisasibiasa, melainkan fondasi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.  Dalam konteks ekonomi global yang semakin kompetitif, langkah pemerintahmempercepat hilirisasi menjadi salah satu strategi paling rasional untuk memastikankekayaan alam Indonesia benar-benar memberi manfaat optimal bagi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya untuk memperkuat peranPerusahaan Mineral Nasional (Perminas) sebagai instrumen negara dalammengelola sumber daya mineral secara lebih terintegrasi. Langkah ini sangat penting mengingat selama bertahun-tahun Indonesia lebihbanyak mengekspor bahan mentah tanpa nilai tambah yang signifikan. Denganpenguatan Perminas, pemerintah ingin memastikan bahwa pengelolaan mineral tidak lagi berhenti pada aktivitas eksplorasi dan penambangan, tetapi dilanjutkanhingga tahap pengolahan industri bernilai tinggi di dalam negeri. Presiden menekankan bahwa penguatan Perminas akan menjadi kunci bagiterciptanya pengelolaan sumber daya mineral yang lebih terpadu. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi mampu berkembangmenjadi pusat produksi dan inovasi industri mineral di tingkat global. Langkah inisemakin relevan jika melihat tren investasi nasional. Data terbaru menunjukkanbahwa sektor hilirisasi menyumbang sekitar Rp584,1 triliun atau 30,2 persen daritotal realisasi investasi nasional pada 2025. Angka tersebut mencerminkan bahwatransformasi ekonomi berbasis nilai tambah mulai memberikan dampak nyata bagipertumbuhan ekonomi. Selain penguatan kelembagaan, pemerintah juga mendorong pembangunaninfrastruktur industri melalui pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK). Pemerintah saat ini tengah menunggu persetujuan Presiden atas pembentukanenam KEK baru yang akan difokuskan pada industri berbasis energi dan manufakturberteknologi tinggi. Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Rizal Edwin Manansang, menjelaskan bahwa seluruh kajian teknis telah rampung dan kinimenunggu keputusan presiden. Ia mengatakan pihaknya sedang mengusulkan adaenam KEK baru yang akan diresmikan atau disetujui oleh Presiden. Keenamkawasan tersebut akan tersebar di berbagai wilayah strategis, termasuk Kalimantan, Sulawesi, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Fokus industrinya meliputi pengembangankendaraan listrik, smelter pengolahan mineral strategis seperti nikel, hinggapengembangan energi hijau. Strategi ini tidak hanya memperkuat hilirisasi, tetapijuga menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah. Secara kinerja,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini