HUT Kemerdekaan RI, Universitas Okmin Papua Resmi Beroperasi

Baca Juga

MATA INDONESIA, BINTANG –  Kualitas pendidikan di Papua terus ditingkatkan.  Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memberikan izin operasional pendirian Universitas Okmin Papua. Izin ini dikeluarkan  melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 344/E/O/2021 tentang Izin Universitas Okmin Papua di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua. Penyelenggaranya adalah Yayasan Pendidikan Okmin Papua.

Kehadiran perguruan tinggi menurut Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dirjen Diktiristek), Nizam seyogyanya tidak hanya mengembangkan SDM, tetapi juga membangun ekonomi, kesejahteraan sosial dan memajukan masyarakat Papua, khususnya Kabupaten Pegunungan Bintang dan kawasan sekitarnya. ”Saya berharap teman-teman Universitas Okmin selain nanti membangun sumber daya manusia, juga membangun sumber perekonomian masyarakat. Kampus  juga harus menjadi mata air bagi pembangunan di daerah,” ujar Nizam.

Pada kesempatan ini, Nizam mengingatkan para dosen Universitas Okmin agar turut membangun pengabdian masyarakat, penelitian serta fokus pada pengembangan potensi di daerah. Ia juga mengajak para dosen untuk memaknai pendirian Universitas ini sebagai satu langkah sejarah penting bagi masyarakat di Pegunungan Bintang dan menjadi lembaran baru untuk kemajuan Papua ke depan. “Gotong royong antar pemangku kebijakan pendidikan sangat penting dilakukan, seperti perguruan tinggi yang sudah ada, pemerintah daerah, masyarakat, dan industri, Agar dapat maju bersama dalam membangun tanah Papua,” kata Dirjen Nizam.

Sementara itu, Bupati Pegunungan Bintang, Spei Yan Bidana menyampaikan bahwa impian dan harapan Papua akan menjadi nyata dengan masuknya pendidikan tinggi ke tanah Papua. ”Tidak ada yang lain selain pendidikan. Pendidikan adalah jendela dunia, bagaimana orang buka pintu melalui jendela untuk mengetahui dirinya, dengan demikian pendidikan menjadi kunci pintas di Papua dan di Indonesia mencerdaskan semua bangsa,” katanya.

Bupati Spei menambahkan, hadirnya Universitas Okmin Papua menjadi hadiah dalam rangka HUT Kemerdekaan ke-76 RI untuk Papua dan bisa menjadi tonggak kemajuan pendidikan di daerahnya. Dirinya berharap, mahasiswa yang menempuh pendidikan di Universitas Okmin Papua kelak akan menjadi pemimpin nasional bagi kemajuan bangsa.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Sesditjen Diktiristek), Paristiyanti Nurwardani dan Direktur Kelembangaan Ridwan secara simbolis menyerahkan tablet Edu Dikti yang berisi 300 modul dari 6 prodi kepada mahasiswa Universitas Okmin Papua. Kemendikbudristek melalui Ditjen Diktiristek juga akan memberikan mobil pendidikan jarak jauh keliling yang difasilitasi dengan VSAT guna mempermudah proses belajar.

Paristiyanti dalam penjelasannya mengatakan, pihaknya akan mengirimkan tablet Edu Dikti ke beberapa universitas lain di kawasan Indonesia Timur seperti Universitas Tribuana Kalabahi NTT, Universitas Nusa Cendana, Universitas Timur NTT, Universitas Patimura Maluku, STIKES Pasapua Ambon, Universitas Victory Sorong, Universitas Muhammadiyah Sorong, Universitas Cenderawasih, Universitas Papua, dan Universitas Muhammadiyah Papua.

Staf Khusus Bupati Pegunungan Bintang Papua, Yohannes Sardjono menyampaikan harapannya bahwa keberadaan Universitas Okmin Papua di daerah pedalaman dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia yang saat ini masih rendah di antara 34 provinsi lainnya. ”Kami sudah disediakan lahan 100 hektare dan 10 hektar untuk kampus terpadu, kemudian sudah disiapkan anggaran APBN senilai 2,1 triliun melalui Kantor Staf Presiden untuk pembangunan kampus pada tahun 2022,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini