Horor Virus Corona, Begini Kondisi 52 Orang yang Diobservasi Dinkes Jakarta

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Sebanyak 52 orang di Jakarta harus menjalani observasi karena diduga suspek virus corona alias Covid-19. Informasi itu pun diamini Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan menyatakan observasi itu berupa pemeriksaan setiap hari terhadap warga dengan tatap muka.

Puluhan orang ini terdiri dari Warga Negara Asing (WNA) dan Warga Negara Indonesia (WNI). Namun tak ad informasi asal negara dan jumlah WNA yang sempat diperiksa tersebut.

Setelah observasi, 52 orang suspek ini dinyatakan negatif corona. “Sejak tanggal 12 Februari 2020 kami melakukan pengamatan pada 52 orang yang berisiko (suspek) di DKI Jakarta dan sejauh ini tidak ada yang terkonfirmasi positif menderita COVID-19,” Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dwi Oktavia di Jakarta, Minggu 16 Februari 2020.

Selain 52 orang tersebut,  selama dua minggu pihaknya akan mendampingi warganya terkhusus menginformasikan soal kebutuhan kesehatan.

Sebagai bentuk kewaspadaan dini, Dwi mengungkapkan DKI telah membentuk 50 tim penyuluhan lintas dinas dan isntansi. Nantinya mereka memberikan penyuluhan kepada kelompok masyarakat di pemukiman, perkantoran, dan lain-lain.

“Tercatat telah dilakukan sosialisasi dan edukasi kewaspadaan COVID-19 pada 11.063 peserta di 303 lokasi, terdiri atas 165 pemukiman (apartemen, rusun, perumahan, hotel), 69 fasilitas kesehatan, 33 fasilitas Pendidikan, 24 tempat hiburan, dan 12 perkantoran di DKI Jakarta,” kata dia.

Sebagai informasi, Dinkes DKI membuka layanan kontak bagi masyarakat yang membutuhkan pertolongan ataupun informasi di nomor 0813-8837-6955. Ia mengingatkan bagi setiap masyarakat untuk menerapkan hidup Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

“Bagi masyarakat yang mengalami gejala demam, batuk, sesak napas dan baru kembali dari negara terjangkit dalam 14 hari sebelum sakit agar segera berobat ke Puskesmas atau RS terdekat. Berikan informasi kepada dokter dan tenaga kesehatan tentang riwayat perjalanan,” kata dia.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Mendukung Sekolah Rakyat sebagai Pilar Pemerataan Pendidikan Nasional

Oleh : Muhammad Nanda AprilioProgram Sekolah Rakyat yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi salahsatu langkah strategis dalam menjawab tantangan klasik pendidikan nasional, yakni ketimpanganakses dan kualitas antarwilayah. Dalam konteks negara kepulauan seperti Indonesia, pemerataanpendidikan bukan sekadar agenda pembangunan, melainkan fondasi utama dalam menciptakankeadilan sosial dan memperkuat daya saing bangsa. Oleh karena itu, kehadiran Sekolah Rakyat patut dipandang sebagai pilar penting dalam mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.Target pembangunan ratusan Sekolah Rakyat yang dicanangkan pemerintah menunjukkankeseriusan negara dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Dengankonsep pendidikan terpadu dan berasrama yang mencakup jenjang SD hingga SMA, program inidirancang untuk menjangkau kelompok rentan yang selama ini kerap terpinggirkan dari layananpendidikan berkualitas. Pendekatan berasrama tidak hanya memberikan akses terhadappendidikan formal, tetapi juga membentuk karakter, kedisiplinan, dan lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didik.Dukungan dari berbagai daerah menjadi indikator bahwa program ini memiliki relevansi tinggidengan kebutuhan di lapangan. Pemerintah daerah seperti Batam menunjukkan kesiapan untukmenjadi bagian dari implementasi program nasional tersebut. Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan bahwa daerahnya siap mendukung penuh, termasuk dalam menyiapkaninfrastruktur dan perencanaan teknis. Pernyataan ini mencerminkan adanya kesadaran kolektifbahwa keberhasilan pemerataan pendidikan membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dandaerah. Kesiapan wilayah seperti Rempang-Galang sebagai lokasi potensial juga menunjukkanbahwa program ini tidak hanya bersifat konseptual, tetapi telah memasuki tahap implementasiyang konkret.Selain dukungan dari pemerintah daerah, sinergi lintas kementerian dan lembaga menjadi faktorkrusial dalam mempercepat realisasi Sekolah Rakyat. Lembaga Administrasi Negara (LAN) bersama Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum menunjukkan komitmen kuatdalam memastikan kesiapan teknis dan operasional program ini. Kepala LAN Muhammad Taufiqmenyampaikan bahwa keterlibatan lembaganya merupakan bagian dari upaya aktif dalammendukung percepatan kebijakan strategis nasional, khususnya dalam pengembangan sumberdaya manusia. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar program sektoral, melainkan agenda besar negara yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor.Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga menilai bahwa fasilitas yang ada di beberapa lokasi awal, seperti kawasan LAN Pejompongan, cukup representatif untuk penyelenggaraan tahap rintisan. Penilaian ini memberikan gambaran bahwa pemerintah tidak memulai dari nol, melainkanmemanfaatkan infrastruktur yang sudah tersedia secara optimal. Pendekatan ini tidak hanyaefisien dari sisi anggaran, tetapi juga mempercepat proses implementasi sehingga manfaatprogram dapat segera dirasakan masyarakat.Di sisi lain, dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum dalam penyediaan sarana danprasarana menunjukkan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat dilakukan secara terencana danterintegrasi. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Wida Nurfaida menegaskankesiapan pihaknya dalam memastikan fasilitas pendukung dapat segera diselesaikan sesuaitarget. Hal ini menjadi bukti bahwa pemerintah berupaya menjaga kualitas infrastrukturpendidikan sebagai salah satu faktor utama dalam menciptakan lingkungan belajar yang optimal.Lebih jauh, Sekolah Rakyat memiliki potensi besar dalam memutus rantai kemiskinan struktural. Dengan memberikan akses pendidikan berkualitas kepada anak-anak dari keluarga kurangmampu, program ini membuka peluang mobilitas sosial yang lebih luas. Pendidikan tidak lagimenjadi privilese bagi kelompok tertentu, melainkan hak yang dapat diakses secara merata olehseluruh lapisan masyarakat. Dalam jangka panjang, hal ini akan berdampak pada peningkatankualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, serta penguatan ekonomi nasional.Namun demikian, keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisiksemata. Aspek kurikulum, kualitas tenaga pendidik, serta sistem pengelolaan yang profesionaljuga harus menjadi perhatian utama. Sekolah Rakyat perlu dirancang sebagai institusi pendidikanyang adaptif terhadap perkembangan zaman, termasuk dalam menghadapi tantangan digitalisasidan globalisasi. Dengan demikian, lulusan Sekolah Rakyat tidak hanya memiliki aksespendidikan, tetapi juga kompetensi yang relevan dengan kebutuhan masa depan.Dalam konteks ini, penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus mengawalimplementasi program agar tetap berada pada jalur yang tepat. Transparansi, akuntabilitas, sertaevaluasi berkelanjutan harus menjadi bagian integral dari pelaksanaan Sekolah Rakyat. Partisipasi masyarakat juga perlu didorong agar program ini benar-benar menjawab kebutuhanriil di lapangan.Pada akhirnya, Sekolah Rakyat merupakan manifestasi nyata dari kehadiran negara dalammenjamin hak dasar warga negara di bidang pendidikan. Program ini tidak hanya mencerminkankomitmen pemerintah dalam pemerataan pendidikan, tetapi juga menjadi investasi jangkapanjang bagi masa depan bangsa. Dengan dukungan yang kuat dari berbagai pihak, SekolahRakyat berpotensi menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia yang lebih adil, maju, dan berdaya saing tinggi.*) Pemerhati Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini