Heboh Anggaran Aneh, Kepala Disparbud dan Bappeda DKI Jakarta Mundur, Takut Terseret Korupsi?

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Entah apa yang merasukimu, mungkin itu yang akan terlontar dari mulut netizen. Pasalnya, munculnya anggaran aneh dan ramai diberitakan oleh media, dua pembantu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan langsung mengundurkan diri.

Pertama, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta Edy Junaedi. Hal itu dilakukan, setelah rencana anggaran influencer pariwisata senilai Rp 5 miliar sempat bikin heboh.

“Tidaklah, tidak ada kaitan ke situ. Dia mau mengundurkan diri saja,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Chaidir, Jumat 1 November 2019.

Dirinya mengundurkan diri dan ingin menjadi staf anjungan Taman Mini Indonesia Indah (TMII)

Satu lagi yang mengundurkan diri dari jabatannya adalah Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sri Mahendra.

“Surat pengunduran diri Kepala Bappeda diserahkan hari ini,” kata Gubernur DKI Anies Baswedan saat jumpa pers di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat.

Anies lalu mempersilakan Mahendra untuk menyampaikan pengunduran dirinya di depan media. Bicara singkat, Mahendra mengatakan Pemprov DKI membutuhkan Bappeda yang lebih baik.

“Situasi dan kondisi yang terjadi saat ini yang membutuhkan kinerja Bappeda yang lebih baik lagi. Saya mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri dengan harapan agar akselerasi dapat lebih ditingkatkan,” katanya.

Bappeda sendiri bertanggungjawab menyusun rencana anggaran DKI Jakarta. Dalam berapa waktu terakhir, rencana anggaran DKI sedang disorot karena dianggap janggal, salah satunya soal anggaran lem Aibon Rp 83 miliar.

 

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini