Harga Pertalite dan Solar Naik, Pengamat Ingatkan Inflasi bakal Semakin Tinggi

Baca Juga

MATA INDONESIA, YOGYA-Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi mempertanyakan urgensinya pemerintah menaikkan harga BBM Subsidi.

Menurutnya, kenaikan harga pertalite menjadi Rp 10.000 dan harga solar menjadi Rp 8.500 per liter sudah pasti menyulut inflasi.

Kontribusi inflasi akibat naiknya harga pertalite diperkirakan sebesar 0,93 persen. Sedangkan harga solar diperkirakan berkontribusi sebesar 1,04 persen pada inflasi.

Sumbangan inflasi kenaikan pertalite dan solar diperkirakan bisa mencapai 1,97 persen. Padahal inflasi pada Juli 2022 sudah mencapai 5,2 persen yoy (year over year).

“Jika harga BBM subsidi naik, total inflasi akan mencapai 7,17 persen yoy. Bandingkan, dengan inflasi pada 2021 hanya pada kisaran 3 persen yoy,” katanya, Selasa 30 Agustus 2022.

Naiknya harga BBM subsidi berbanding lurus dengan kenaikan inflasi. Sehingga rakyat miskin yang bahkan tidak pernah menikmati subsidi BBM, lantaran tidak punya kendaraan bermotor, juga harus berkorban akibat kenaikan harga BBM subsidi.

“Berdasar penelitian, BBM subsidi pun tidak tepat sasaran. Jadi lebih baik fokus pada penanganan itu. Jangan mencari gampangnya saja, dengan menaikkan harga BBM subsidi,” katanya.

Staf Ahli Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (PUSTEK) UGM ini menyatakan, inflasi sebesar 7,17 persen akan memperburuk daya beli dan konsumsi masyarakat. Akibatnya, menurunkan pertumbuhan ekonomi yang sudah dicapai dengan susah payah sebesar 5,4 persen.

“Selain itu, inflasi sebesar 7,17 persen akan menaikkan harga-harga kebutuhan pokok yang memperberat beban rakyat. Terutama rakyat miskin,” ujarnya.

Dibenarkan data beban APBN untuk subsidi energi membengkak, hingga mencapai Rp502,4 triliun.

“Namun perlu diingat bahwa beban subsidi Rp502,4 triliun adalah total anggaran subsidi energi,” ujarnya.

Tapi, itu terdiri dari subsidi BBM, LPG 3 kilogram, dan listrik. Perhitungannya berdasarkan asumsi harga minyak dunia, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat, dan inflasi.

Sedangkan, realisasi yang benar-benar dikeluarkan (cash out flow) per 31 Juli 2022 total subsidi energi baru sebesar Rp88,7 triliun.

“Untuk realisasi anggaran subsidi BBM dan LPG 3 kilogram baru sebesar Rp62,7 triliun,” kata dia.
 
Sementara Brasto Galih Nugroho, Area Manager Communication, Relations, & Corporate Social Responsibility (CSR) Regional Jawa Bagian Tengah PT Pertamina Patra Niaga membeberkan, mayoritas penikmat BBM subsidi adalah orang mampu. Indikator mampu, didasarkan pada jenis kendaraan yang mengkonsumsi BBM di SPBU.

Berdasar laporan yang diterima Brasto, sebanyak 80 persen BBM subsidi dinikmati orang mampu. Angka itu didapat dari penghitungan yang telah dilakukan sepanjang 2022.

Rata-rata, mobil mendapatkan subsidi BBM Rp19,2 juta per tahun. Sementara sepeda motor rata-ratanya cuma Rp3,7 juta per tahun.

“Pemerintah juga telah mengalokasikan subsidi energi lebih dari Rp500 triliun di tahun 2022,” ungkapnya.

Reporter: Abraar

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini