Harga Cabai di Gunungkidul kian Pedas, Begini Upaya Pemkab Turunkan Harganya

Baca Juga

Mata Indonesia, Gunungkidul – Monitoring harga kebutuhan pokok di Pasar Argosari, Gunungkidul, dilaksanakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DIY bersama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Hal itu untuk memastikan ketersediaan stok menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (nataru).

TPID DIY menyimpulkan bahwa secara umum, harga kebutuhan pokok di Gunungkidul cenderung lebih terjangkau dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di DIY. Hanya cabai rawit yang mencatatkan harga tertinggi di DIY.

Yuna Pancawati, Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah DIY, mengungkapkan bahwa harga cabai rawit di Gunungkidul mencapai Rp100.000 per kilogram, menjadi yang tertinggi di DIY.

Yuna telah menyiapkan langkah antisipasi terhadap kemungkinan lonjakan harga bahan pokok saat nataru, termasuk penyelenggaraan pasar murah jika terjadi kenaikan harga yang signifikan.

“Pasar murah ini bahkan akan diselenggarakan hingga tingkat kalurahan jika diperlukan,” ungkapnya, Selasa 19 Desember 2023.

Meskipun harga cabai meroket, harga bahan pangan lainnya relatif lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain. Misalnya, harga telur turun dari Rp25 ribu per kilogram menjadi Rp23 ribu, beras premium dijual seharga Rp15 ribu, beras medium Rp12 ribu, gula pasir Rp17 ribu, dan bawang putih Rp30 ribu per kilogram.

Selain itu, harga bawang merah dan daging ayam sekitar Rp30 ribu, sementara daging sapi kualitas I Rp140 ribu dan kualitas II Rp120 ribu. Meski begitu, harga ini masih tergolong rendah dibandingkan dengan wilayah lain.

Mengenai stok bahan pangan, Yuna menjamin bahwa tidak ada kendala pasokan yang dapat menyebabkan kelangkaan di Gunungkidul.

“Melalui koordinasi dengan berbagai pihak, terutama distributor, kami dapat memastikan ketersediaan bahan pokok dengan aman, semoga hal ini dapat mencegah terjadinya kelangkaan,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini