Hadapi Libur Nataru, Menparekraf Imbau Pengelola Destinasi Perkuat Crowd Management

Baca Juga

Mata Indonesia, Jakarta – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, menegaskan agar pengelola destinasi dan sentra ekonomi kreatif di berbagai daerah tanah air memperkuat penerapan protokol CHSE (Cleanliness, Health, Safety, Environmental Sustainability) termasuk di dalamnya pengelolaan kerumunan (crowd management) dalam menghadapi lonjakan kunjungan wisatawan saat momen libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Hal itu ia sampaikan saat meninjau Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, pada Selasa (26/12).

Menparekraf menuturkan, penerapan protokol CHSE termasuk tata kelola kerumunan perlu dipersiapkan agar dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan saat berlibur. 

“Pengelola destinasi harus menyiapkan mitigasi saat wisatawan membludak agar tetap ada crowd control, ada pengelolaan terhadap penumpukan pengunjung,” ujar Menparekraf.  

Hal tersebut terkait dengan situasi COVID-19 yang belakangan meningkat juga mitigasi bencana mengingat libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 merupakan salah satu momentum pergerakan manusia dan ekonomi yang signifikan di samping libur akhir pekan. 

Menparekraf menuturkan, ia akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait termasuk Kementerian Kesehatan untuk memastikan COVID-19 tetap terkendali. Namun, ia tetap mengimbau agar wisatawan tetap meningkatkan kewaspadaan dengan menerapkan protokol kesehatan. 

Menparekraf sebelumnya juga telah mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada kepala daerah, asosiasi usaha pariwisata, serta pengelola/pelaku usaha pariwisata tentang penyelenggaraan kegiatan wisata yang aman, nyaman, dan menyenangkan pada saat perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. 

Selain itu, surat edaran juga mengimbau agar seluruh pihak terkait dapat berkoordinasi dengan pihak terkait di daerah masing-masing, melakukan kalibrasi atau uji petik keamanan dan kelaikan, serta melakukan perawatan terhadap fasilitas/wahana usaha secara berkala, melakukan mitigasi bencana, memastikan kesiapan petugas dan pengelola dalam pelayanan wisata, dan lain sebagainya.

“Hal-hal ini yang saya harap dapat menjadi perhatian. Mudah-mudahan COVID-19 tetap terkendali dan silakan berwisata dengan tetap penuh kewaspadaan,” tandas Sandiaga. 

(Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini