Hadapi Fluktuasi Harga Minyak Dunia, Pemerintah Pastikan BBM Tetap Terkendali

Baca Juga

Mata Indonesia, Jakarta – Di tengah fluktuasi harga minyak dunia, pemerintah memastikan kondisi BBM nasional tetap terkendali.

Pemerintah juga menjamin harga BBM bersubsidi aman hingga 2026 serta mengimbau masyarakat tidak terpengaruh isu kenaikan.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir 2026.

Ia memastikan kesiapan anggaran negara tetap kuat meskipun harga minyak dunia mengalami fluktuasi akibat konflik geopolitik.

“Kami siap tidak menaikkan sampai akhir tahun untuk BBM bersubsidi ya, dengan asumsi harga minyak USD100 per barel, sampai akhir tahun sudah dihitung. Untuk yang bersubsidi ya. Jadi yang bersubsidi sampai akhir tahun aman,” ujar Purbaya.

Ia juga meminta masyarakat tidak terpengaruh isu yang tidak berdasar.

“Jadi masyarakat tidak usah ribut, tidak usah takut. Kita sudah hitung,” tegasnya.

Pernyataan tersebut sekaligus membantah kabar yang menyebut anggaran negara tidak mampu menahan lonjakan harga minyak dunia. Purbaya menegaskan pemerintah telah menyiapkan bantalan fiskal yang cukup.

“Kalau kepepet, masih ada lagi. Buffer yang saya bilang tadi, bantalan yang saya bilang tadi. Jadi kita, negara kita aman,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, memastikan pasokan energi nasional berada di atas standar minimum.

Ia menegaskan tidak ada kenaikan harga BBM bersubsidi maupun perubahan harga saat ini.

“Baik solar maupun bensin, gas, avtur dan LPG,” ujarnya terkait kondisi cadangan energi.

Ia juga menambahkan jika pemerintah membutuhkan dukungan masyarakat.

“Kami membutuhkan dukungan kerja sama dari masyarakat, supaya membeli BBM dengan wajar dan bijak.” tutup Bahlil.

Di tengah situasi global yang memanas, termasuk ketegangan di Timur Tengah, pemerintah menilai isu kenaikan BBM yang beredar luas tidak berdasar dan berpotensi menyesatkan.

Narasi tersebut bahkan dinilai dapat memicu kepanikan publik.

Komandan TKN Prabowo-Gibran, Arief Rosyid Hasan, mengingatkan masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi.

“Kita tidak boleh ikut memperkeruh keadaan dengan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Jangan sampai kita ikut menjadi bagian dari penyebaran hoaks,” tegasnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga stabilitas nasional melalui penggunaan energi yang efisien. “Mari gunakan energi secara bijak dan efisien,” tambahnya.

Pemerintah menegaskan bahwa setiap kebijakan energi akan disampaikan melalui kanal resmi. Oleh karena itu, masyarakat diminta tetap tenang, tidak panik, serta tidak mudah terhasut informasi yang belum terverifikasi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini