Gubernur Jabar Usulkan Bogor, Depok dan Bekasi Terapkan PSBB

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Wilayah Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek) diusulkan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil akan menerapkan. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Kebijakan itu diambil lantaran tiga daerah itu merupakan wilayah penyanggah ibu kota DKI Jakarta. Sekaligus untuk menekan penyebaran Virus Corona (Covid-19).

Ridwan mengatakan, PSBB yang sudah diberlakukan di Jakarta perlu diperluas wilayahnya ke Bodebek. Sebab 70 persen persebaran Covid-19 secara nasional berada di kawasan Jabodetabek.

“Hampir 70 persebaran persebaran Covid-19 ada di Jabodetabek. Ini mengindikasikan semua terpusat di klaster itu. Maka usul saya tetapkan saja apa yang sudah ditetapkan di DKI Jakarta kepada Kota-Kabupaten Bogor, Kota dan Kabupaten Bekasi, serta Kota Depok,” katanya melalui siaran persnya, Rabu 8 April 2020.

Menurutnya, mobilisasi warga dari kawasan Bodebek ke Jakarta terbilang tinggi. Terlebih, nomenklaturnya menyebutkan mengenai klaster. Artinya, penanganan ini dengan pola PSBB ini tidak lagi tentang wilayah administrasi pemerintahan.

Ia meminta Gugus Tugas Covid-19 di tingkat pusat melanjutkan usulan itu kepada Presiden Joko Widodo. Di mana sistem PSBB di Jabodetabek harus disamakan dalam sebuah radius kepadatan.

Konsekuensinya, kata Kang Emil, tidak ada lagi mobilisasi manusia antarwilayah di Jabodetabek. Terkecuali pergerakan untuk urusan distribusi kebutuhan hidup rakyat.

“Kalau itu dijadikan keputusan hari ini atau besok maka semuanya serempak tidak ada lagi pergerakan di wilayah Jabodetabek,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini