MATA INDONESIA, INTERNASIONAL – Grasi yang diberikan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump kepada empat pria AS yang dihukum karena membunuh warga sipil Irak saat bekerja sebagai kontraktor tahun 2007, dinilai melanggar kewajiban AS di bawah hukum internasional, kata pakar hak asasi manusia PBB.
Nicholas Slatten dihukum karena pembunuhan tingkat pertama, sementara Paul Slough, Evan Liberty, dan Dustin Heard dihukum karena percobaan pembunuhan sukarela dan percobaan. Keempat orang tersebut diketahui, melepaskan tembakan di alun-alun kota Baghdad dan menewaskan 14 warga sipil Irak yang tidak bersenjata.
Empat kontraktor yang bekerja untuk perusahaan keamanan swasta Blackwater, mendapat grasi sebelum Natal yang diumumkan oleh Gedung Putih. Menurut ketua kelompok kerja PBB, Jelena Aparac, memaafkan kontraktor Blackwater sama saja menghina keadilan.
“Memaafkan kontraktor Blackwater adalah penghinaan terhadap keadilan dan bagi para korban pembantaian Nisour Square dan keluarga mereka,” kata Jelena Aparac, ketua kelompok kerja PBB untuk penggunaan tentara bayaran, melansir Reuters.
Dalam Konvensi Jenewa dijelaskan, mewajibkan negara untuk meminta pertanggungjawaban penjahat perang atas kejahatan mereka, bahkan ketika mereka bertindak sebagai kontraktor keamanan swasta, kata para ahli PBB.
“Pengampunan ini melanggar kewajiban AS berdasarkan hukum internasional dan secara lebih luas melemahkan hukum humaniter dan hak asasi manusia di tingkat global,” sambungnya.
Pemberian grasi tersebut juga menuai kritik keras dari banyak orang di Amerika Serikat. Jenderal David Petraeus dan Ryan Crocker, yang menjadi komandan pasukan AS dan Duta Besar AS di Irak saat insiden tersebut, mengatakan grasi yang diberikan Presiden Trump sangat merusak.
“Keputusan itu sangat merusak, sebuah tindakan yang memberi tahu dunia bahwa orang Amerika di luar negeri dapat melakukan kejahatan paling keji tanpa mendapat hukuman.”
Dalam sebuah pernyataan, Gedung Putih mengatakan langkah itu mendapat dukungan secara luas publik Paman Sam dan dukungan sejumlah anggota parlemen dari Partai Republik.
