Gelontorkan Anggaran Rp 1 Triliun, Jokowi Bakal Bangun 4 Pos Perbatasan di Kaltara

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Empat pos lintas batas negara (PLBN) di perbatasan bakal di bangun oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kalimantan Utara (Kaltara). Keempat PLBN tersebut adalah PLBN Long Midang, Long Nawang, Sei Pancang, dan Labang.

Kepala Satuan Kerja Prasarana Permukiman Provinsi Kalimantan Utara Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Thamrin Husein mengatakan PLBN Long Midang, Long Nawang dan Sei Pancang akan dibangun 27 Desember 2019, sedangkan PLBN Labang dilelang dan dibangun tahun depan.

“Tiga yang fisik, satu DED Labang. Yang fisik, Kaltara semua ada tiga fisik yaitu Long Midang, Long Nawang dan Sei Pancang atau Sebatik. Dan tambah satu DED detail engineering design itu Labang tipe C,” kata Thamrin di Krayan, Nunukan, Jumat 20 Desember 2019.

Thamrin mengatakan, PLBN Long Nawang dan Labang dibangun pos tipe C. Kemudian PLBN Long Midang dan Sei Pancang diabngun pos tipe B karena jumlah pelintasnya lebih banyak.

“Labang tipe C. Long Nawang juga masih tipe C. Long Midang tipe B, Sei pancang tipe B karena pelintasnya lebih banyak,” ujarnya.

Pembangunan keempat PLBN memakan biaya sekitar Rp 1 triliun. Masing-masing menelan biaya sekitar Rp 200-an miliar. “Rp 245 miliar. (Labang) Rp 230 miliar,” katanya

Ketiga PLBN yang dibangun tahun ini selesai pada Mei 2021. Sedangkan Labang kemungkinan selesai di 2022 karena baru dibangun tahun depan.

Lebih jauh Thamrin menjelaskan fasilitas apa saja yang akan dibangun di kompleks PLBN. Seperti PLBN yang sudah dipercantik sebelumnya, pos batas negara juga akan dibangun pos induk, kantor Imigrasi, Karantina.

“Pembangunan di dalam adalah termasuk pos induk Customs, Immigration and Quarantine (CIQ) dan dicap stempel paspor pelintas,” katanya.

Pos di perbatasan negara juga akan dibangun pasar, masjid, dan wisma. Pelintas yang tiba di PLBN saat malam bisa menginap sementara sebelum melanjutkan perjalanan.

“Akan terbangun pasar, masjid serta wisma Indonesia bagi umum pelintas bermalam di situ,” katanya.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini