Mata Indonesia, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus, menuturkan, tugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berperan penting dalam mewujudkan pemilihan umum (Pemilu) yang damai. Bawaslu harus berani menindak jika terjadi pelanggaran Pemilu 2024. Di samping itu, peran media dalam penyampaian informasi kepada masyarakat juga tak kalah pentingnya. Guspardi berharap, media memainkan peran secara tepat, beretika dan seimbang yang tujuan utamanya mewujudkan pemilu damai.
“Badan Pengawas Pemilu RI harus mempunyai keberanian menindak para peserta Pemilu jika mereka melakukan pelanggaran. Masa kampanye 75 hari akan sangat penuh dinamika dan bisa memunculkan ketidakdamaian kalau peraturan tidak diterapkan dengan tegas,” ujar Guspardi dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema “Pemilu Berlangsung Damai akan Melahirkan Pemimpin Penuh Kedamaian” di Media Center Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (30/11).
Guspardi menekankan, penyelenggara pemilu harus taat asas hukum dan harus tegak lurus dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Selain itu, penyelenggara pemilu juga tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun.
“Minggu lalu, kami adakan RDP. Yang saya tekankan kepada bawaslu supaya pemilu itu damai, harus punya keberanian. Itu sesuatu yang sangat urgent. Bagaimana mereka bisa menegakkan aturan dalam masa kampanye yang dimulai tanggal 28 November sampai 10 Februari yang jangka waktunya 75 hari, sangat penuh dinamika,” tutur Guspardi.
Lebih lanjut Guspardi menjelaskan, media juga berperan penting dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran-pelanggaran peserta Pemilu tahun 2024. “Jadi kunci daripada semua persoalan itu adalah saya harap tidak hanya kita tumpahkan kepada Bawaslu, tetapi yang lebih punya peran penting adalah teman-teman media yang punya sesuatu yang sangat luar biasa,” imbuhnya.
Guspardi menyebut, ‘mata pena media’ jadi senjata ampuh dalam mengedukasi masyarakat sampai ke seluruh dusun-dusun dan dibaca oleh para khalayak umum. Ia berharap, para jurnalis bisa memviralkan kejanggalan pelaksanaan pemilu, sehingga muncul efek jera dari orang-orang yang melakukan pelanggaran.
“Yang paling signifikan, yang paling strategis menurut saya ialah, bagaimana media itu mampu mengelaborasi, menciptakan suasana yang damai dengan kritikan terhadap pelanggaran, sehingga si sosok yang melakukan pelanggaran muncul rasa malu. Orang sudah tidak lagi takut dengan sebuah hukuman yang diberikan kepadanya, tetapi ketika bentuk hukumannya ialah berupa informasi di sosial media, akan timbul rasa malu. Sekarang yang paling jitu adalah itu,” paparnya.
(DPR RI)
 berperan penting dalam mewujudkan pemilihan umum (Pemilu) yang damai. Bawaslu harus berani menindak jika terjadi pelanggaran Pemilu 2024. Di samping itu, peran media dalam penyampaian informasi kepada masyarakat juga tak kalah pentingnya.){kind=link}