Gara-gara Aksi 22 Mei, Perusahaan Asing di Jakarta Libur hingga Jumat, Merugi?

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Imbas dari aksi demo yang berujung kerusuhan, membuat sebagian aktivitas beberapa di seputaran jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat terhenti, terutama perusahaan asing yang meliburkan karyawannya hingga Jumat 24 Mei 2019.

Hal itu dilakukan karena bentuk ke khawatiran dari para pengusaha karena takut menjadi sasaran dari para demosntran yang melakukan aksi demo.

“Saya dikabarkan kalau perusahaan-perusahaan asing sudah menutup kantornya sejak hari ini. Ada perusahaan Korea, Jepang diimbau nggak buka kantor,” kata Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P Roeslani, Rabu 22 Mei 2019.

Rosan juga mengatakan, untuk perusahaan lokal di kawasan Thamrin juga libur mulai Rabu 22 Mei. Pengusaha-pengusaha akan melihat perkembangan kondisi di lapangan untuk mempekerjakan lagi karyawannya.

Aksi yang terjadi di kawasan Thamrin, Tanah Abang dan sekitar menjadi duka bagi pengusaha jasa pengiriman. Pasalnya, mereka tidak bisa mengirim barang lantaran toko-toko di kawasan tersebut tutup.

Padahal, jelang Lebaran seharusnya masa panen bagi pengusaha jasa pengiriman barang karena order meningkat. Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Kyatmaja Lookman mengatakan perusahaan jasa pengiriman di Tanah Abang dan sekitarnya tidak ada yang beroperasi seiring toko-toko yang tutup.

Kyatmaja tak bisa memastikan jumlah perusahaan ekspedisi yang berada di kawasan tersebut. Yang pasti, katanya, relatif banyak.

Tutupnya pertokoan serta berhentinya operasi usaha membuat pesanan barang telat tiba ke konsumen. Bukan itu saja, situasi ini menjadi beban bagi pengusaha karena harus membayar tunjangan hari raya (THR) pekerja.

Dia pun berharap aksi 22 Mei ini segera berakhir, sebab saat inilah pengusaha dan karyawan untuk mendapat rezeki lebih. “Padahal ini waktu-waktunya, sebelum Lebaran,” katanya.

Berita Terbaru

Gotong Royong Warga dan Pemerintah Jadi Benteng Aceh dari Separatisme Pascabencana

Oleh: Zulfikar Ramdan *) Bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh padapenghujung 2025 tidak hanya menyisakan kerusakan lingkungan dan fasilitas publik, tetapi juga menghadirkan tantangan sosial yang memerlukan kewaspadaanbersama. Di tengah suasana duka dan proses pemulihan yang masih berlangsung, muncul upaya-upaya simbolik yang berpotensi membangkitkan kembali narasikonflik masa lalu. Namun, arus utama di Aceh justru menunjukkan penolakan tegasterhadap segala bentuk separatisme, seiring menguatnya konsolidasi sosial antaramasyarakat dan pemerintah. Pakar politik sekaligus Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif’an, menilaibahwa kemunculan simbol-simbol yang berkaitan dengan gerakan separatis tidakdapat dipahami sebagai ekspresi netral. Ia berpandangan bahwa simbol tersebutmemiliki muatan ideologis dan historis yang kuat, sehingga kehadirannya di ruangpublik berisiko membuka kembali memori konflik yang selama ini telah ditutupmelalui proses perdamaian panjang. Dalam konteks pascabencana, iamengingatkan agar situasi psikologis masyarakat yang sedang rentan tidakdimanfaatkan untuk kepentingan provokasi. Ali juga mengamati adanya pergeseran pola separatisme di era digital, di mana narasi konflik tidak lagi disuarakan melalui kekuatan fisik, melainkan melalui simboldan propaganda emosional di media sosial. Menurutnya, upaya memelintir rasa ketidakadilan atau penderitaan akibat bencana menjadi alat delegitimasi negaramerupakan bentuk ancaman baru terhadap stabilitas sosial. Karena itu, iamenekankan pentingnya kehadiran negara dan masyarakat secara bersamaanuntuk menutup ruang tumbuhnya narasi semacam itu. Di lapangan, respons Aceh justru bergerak ke arah sebaliknya. Pemerintah daerahbersama masyarakat memperlihatkan soliditas yang kuat dalam menghadapidampak bencana. Sejak akhir Desember 2025, Pemerintah Aceh mengerahkansekitar 3.000 Aparatur Sipil Negara ke berbagai wilayah terdampak banjir dan tanahlongsor. Para ASN tidak hanya ditugaskan membersihkan material sisa bencana, tetapi juga memastikan layanan dasar seperti kesehatan, administrasikependudukan, dan fasilitas umum tetap berjalan. Sekretaris Daerah Aceh selaku Ketua Posko Penanganan BencanaHidrometeorologi menilai bahwa penugasan ASN merupakan bentuk kehadirannegara yang konkret di tengah masyarakat. Dengan turun langsung ke lapangan, aparatur negara dapat memahami kebutuhan riil warga, sekaligus membangunkedekatan emosional yang memperkuat kepercayaan publik. Kehadiran tersebutdipandang sebagai langkah penting untuk menjaga stabilitas sosial di tengah situasidarurat. Gotong royong menjadi benang merah yang menyatukan berbagai elemen. Sejumlah lembaga kemanusiaan bersama relawan lokal, TNI, Polri, dan pelajarmenggelar aksi pembersihan lingkungan dan pembukaan kembali akses jalan di berbagai kabupaten terdampak. Keterlibatan alat berat dipadukan dengan tenagawarga setempat, menciptakan percepatan pemulihan fisik tanpa menghilangkanperan aktif masyarakat. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa pemulihan Aceh bertumpu pada kerja kolektif, bukan pada satu aktor semata. Sejumlah kepala daerah menyampaikan bahwa pola kerja sama tersebut sangatmembantu pemerintah daerah. Gotong...
- Advertisement -

Baca berita yang ini