Ganjil-Genap Bogor Bikin Bima Arya Bimbang, Lanjut atau Tidak?

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Wali Kota Bogor Bima Arya tengah dilanda kebimbangan, terkait penerapan dan perpanjangan aturan ganjil-genap di wilayahnya, untuk pembatasan aktivitas masyarakat, demi menekan laju penularan Covid-19.

Seperti diketahui, sistem ganjil-genap di Bogor adalah turunan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Ganjil-genap ini akan berakhir pada Minggu 14 Februari 2021, pukul 20.00 WIB.

“Besok kan dianalisis, apakah akhir pekan depan diberlakukan ganjil-genap kembali atau tidak. Kita akan kaji lagi bersama-sama,” kata Bima Arya.

Ia menjelaskan, sebenarnya kondisi lalu lintas di Kota Bogor sudah cukup lenggang dari kendaraan.

“Berdasarkan data kendaraan yang masuk ke Kota Bogor melalui Gerbang Tol Bogor I pada, Jumat (5 Februari) jumlah kendaraan yang masuk Kota Bogor berjumlah 27.901 kendaraan. Sementara pada, Jumat (12 Februari) ada 18.247 kendaraan. Penurunannya mencapai 9.654 kendaraan,” ujar dia.

Sementara, Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Susatyo Condro Purnomo menuturkan, pada hari diterapkan kebijakan ganjil, mayoritas kendaraan yang terlihat adalah bernomor polisi genap, begitu juga sebaliknya.

Kondisi kemacetan yang biasanya terlihat di jembatan Otto Iskandar Dinata (Otista) yang merupakan titik penyempitan jalan (bottleneck) tidak terlihat atau lancar.

“Secara lalu lintas efektif, tapi tujuan utamanya adalah mencegah mobilitas masyarakat untuk mengurangi kerumunan,” kata Susatyo.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini