MATA INDONESIA, JAKARTA – Mantan politisi partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menegaskan bahwa penyelenggaraan pilkada serentak 2024 murni untuk mengefisiensi kontestasi politik di Tanah Air. Ia juga membantah sejumlah anggapan bahwa pilkada serentak diselenggarakan tahun 2024 untuk menjegal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
“Tahun 2016, ketika undang-undang ini dibuat Anies Baswedan itu belum jadi kepala daerah, dia baru diberhentikan dari Mendikbud, dan tidak ada kaitanntya sama sekali dengan Anies Baswedan. Itu narasi yang tidak beralasan sama sekali,” kata Ferdinand kepada Mata Indonesia News, Selasa 20 April 2021.
Ferdinand mengingatkan bahwa tujuan diselenggarakannya pilkada serentak tahun 2024 sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Maka, ia membantah tudingan adanya upaya untuk menjegal salah satu tokoh politik.
“Tujuannya untuk memperbaiki sistem pemilu kita secara nasional, sekali lagi tidak ada kaitannya menjegal Anies Baswedan pada 2024 untuk maju lagi sebagai kepala daerah. Intinya, yang harus dipahami pilkada serentak ini adalah kepentingan nasional bukan untuk menjegal Anies Baswedan,” kata Ferdinand.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno juga membantah bahwa Pilkada 2024 ditujukan untuk menjegal Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
“Pak Gubernur DKI waktu itu masih Mendikbud jadi tidak ada hubungannya itu, sama sekali gak ada hubungannya. Justru jangan dibalik-balik juga jangan UU masih diubah untuk tujuan tertentu,” kata Pratikno.
Ia meminta supaya publik tidak beropini terlalu jauh terkait hal tersebut. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa UU tersebut sudah ditetapkan pada 2016 dan belum dilaksanakan.
