Esports Indonesia Semakin Mendunia, Budi Gunawan Dipercaya Kembali Pimpin PB ESI

Baca Juga

Jakarta, – Musyawarah Olahraga Nasional dan Rapat Koordinasi Nasional Pengurus Besar Esports Indonesia (PB ESI) sukses digelar di Grand Ballroom Intercontinental, Jakarta. Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk jajaran pengurus PB ESI, pejabat pemerintah, serta perwakilan komunitas esports nasional.

Salah satu momen penting dalam kegiatan ini adalah terpilihnya kembali Kepala Badan Intelijen Negara (KABIN), Jenderal Pol. (Purn.) Budi Gunawan (BG), sebagai Ketua Umum PB ESI untuk periode 2024-2029. Di bawah kepemimpinan BG, PB ESI telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam membangun esports sebagai cabang olahraga yang semakin diminati, baik di kancah nasional maupun internasional.

Dalam pidatonya, Budi Gunawan mengungkapkan rasa syukur atas dukungan yang diterimanya dari berbagai pihak. “Saya menghaturkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pengurus yang telah bekerja keras membesarkan esports nasional, serta seluruh pihak yang telah mendukung PB ESI,” ujarnya. Lebih lanjut, ia menekankan keberhasilan PB ESI dalam berbagai event besar seperti Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua 2021 dan PON Aceh-Sumut 2024. “Keberhasilan di PON Papua dan PON Aceh merupakan bukti komitmen kami untuk membuka ruang dan peluang sebesar-besarnya bagi game karya anak bangsa agar tidak hanya menjadi jagoan di dalam negeri, tetapi juga dapat bersaing di pasar internasional mewakili Indonesia,” tambahnya.

Sukses kepemimpinan Budi Gunawan dalam membangun esports juga mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Kementerian Pemuda dan Olahraga, Dr. Ir. Hamka Hendra Noer, M.Si, menyebut bahwa esports telah mencatat sejarah penting bagi Indonesia, mulai dari Asian Games 2018 di Jakarta hingga PON Aceh-Sumut 2024. “Di kancah internasional, pada kejuaraan dunia esports internasional tahun 2022 di Bali, Indonesia juga keluar sebagai juara. Ini semua adalah bukti bahwa pembinaan prestasi esports melalui kepengurusan PB Esport Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Jenderal Budi Gunawan telah berhasil. Periode kepengurusan 2020-2024 juga telah berjalan dengan baik dan patut mendapatkan apresiasi,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Wakil Ketua Umum III KONI, Mayjen TNI (Purn.) Andri Sutarno, juga memberikan penghargaan tinggi atas kemajuan yang dicapai PB ESI. Ia menyoroti kebangkitan industri game Indonesia yang ditandai dengan kehadiran game lokal seperti “Battle of Guardians” pada PON ke-21 Aceh-Sumut 2024. “Ini merupakan prestasi PB ESI di bawah kepemimpinan Jenderal Budi Gunawan sebagai Ketua Umum pertama dalam sejarah PB ESI. Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk Bapak Budi Gunawan dan jajaran, khususnya Pengurus Besar Esports Indonesia masa bakti pertama yang telah begitu besar memajukan sejarah olahraga esports di tanah air,” tuturnya.

Dengan terpilihnya kembali Budi Gunawan sebagai Ketua Umum PB ESI, diharapkan kepemimpinannya akan terus membawa esports Indonesia ke level yang lebih tinggi, baik di kancah nasional maupun internasional.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini