Erick Thohir Pangkas Jumlah Perusahaan BUMN dari 143 Jadi 40, Begini Caranya

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Sejumlah Badan Usaha Milik Negatar (BUMN) mulai dipangkas oleh Menteri BUMN, Erick Thohir. Hal ini dilakukan agar perusahaan milik negara dapat menjalankan tugasnya sebagai korporasi dan lokomotif kesejahteraan masyarakat.

Pihaknya menerapkan lima langkah dalam merampingkan 143 BUMN menjadi 40 BUMN, dari 27 klaster menjadi 12 klaster.

“Pertama, memetakan, mana BUMN yang bisnis, mana yang 50:50, mana yang kesejahteraan,” ujarnya, Senin 14 Mei 2021.

Langkah kedua, BUMN harus membangun ekosistem baik dengan swasta, daerah, UMKM atau masyarakat. Ketiga, digitalisasi dan perubahan ekonomi digital, percepatan teknologi dan inovasi harus menjadi fondasi perusahaan.

“Kita baru bicara e-commerce. E-commerce saja babak belur. Ketika UMKM menciptakan produk seharga Rp 200.000, tiba-tiba produk asing masuk dengan harga Rp 20.000, jadi dumping. Ini realita,” ujarnya.

Langkah ke-empat, BUMN harus memiliki business process yang baik dan projektif. Pihaknya akan memastikan seluruh BUMN memiliki bisnis yang visible.

“Lalu terakhir, bagaimana human capitalnya (sumber daya manusia, red). Kita maunya melahirkan leader terbaik di bisnis, oleh karenanya kita harus dorong human capitalnya,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Teknologi dan Infrastruktur Air Menjadi Andalan Menghadapi Tantangan Kemarau

Oleh: Rendra Fathian )*Pemerintah terus memperkuat berbagai langkah antisipatif dalammenghadapi musim kemarau 2026 yang diperkirakan berlangsung lebihkering dibandingkan kondisi normal. Tantangan perubahan iklim dan potensi fenomena El Nino mendorong pemerintah untuk mengedepankanpemanfaatan teknologi serta penguatan infrastruktur air sebagaiinstrumen utama dalam menjaga ketahanan masyarakat, keberlanjutansektor pertanian, dan stabilitas pembangunan nasional.Upaya pemerintah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanyaberfokus pada penanganan dampak setelah bencana terjadi, tetapi juga menempatkan mitigasi sebagai bagian penting dari strategi pembangunan. Pendekatan yang berbasis data, teknologi, dan koordinasilintas sektor menjadi fondasi untuk memastikan masyarakat dapatmenghadapi musim kemarau dengan kesiapan yang lebih baik.Peringatan mengenai potensi kemarau yang lebih kering telahdisampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa Indonesia berpotensi mengalami fenomena El Nino pada tahun 2026. Prediksitersebut telah disampaikan sejak Maret 2026 dan kemudian diperkuatoleh informasi yang dirilis Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) pada awal Juni 2026.Menurut Faisal, El Nino dan musim kemarau merupakan dua fenomenayang berbeda, namun keduanya dapat memengaruhi kondisi curah hujandi berbagai wilayah Indonesia. Hasil pemantauan BMKG hingga akhir Mei menunjukkan indeks ENSO telah mencapai angka yang mengindikasikankondisi El Nino, sementara sebagian wilayah Indonesia telah memasukimusim kemarau.Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan risiko iklim menjadi salah satukekuatan yang dimiliki Indonesia saat ini. Dukungan data dari BMKG, pemantauan satelit, serta sistem peringatan dini memungkinkanpemerintah daerah dan berbagai instansi terkait mengambil keputusanberdasarkan kondisi aktual di lapangan. Pendekatan ini jauh lebih efektifdibandingkan mengandalkan respons setelah dampak kekeringan mulaidirasakan masyarakat.Di Jawa Barat, misalnya,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini