Ekspor ke 41 Negara, Hasil Pertanian RI Capai Rp 220,4 Miliar

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Di tengah masa pandemi ini, berbagai komoditas hasil pertanian Indonesia senilai senilai Rp 220,4 miliar diekspor ke 41 negara.  Komoditas yang dilalulintaskan melalui pelabuhan Tanjung Priok dan Bandar Udara Soekarno Hatta ini terdiri ragam 72 jenis hasil pertanian dengan total volume 7,1 ribu ton.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Efendi, dan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, melepas langsung ekspor itu di Terminal Kontainer Jakarta Internasional (JICT), Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat 2 April 2021.

Menurut Muhajir Efendi, dengan ikut mendorong ekspor pertanian maka mata rantai dan proses dari komoditas ekspor ini dapat bersinggungan langsung dengan masyarakat.

“Saya berharap kegiatan ekspor pertanian ini dapat bersinggungan langsung dengan seluruh kalangan masyarakat hingga ke petani, sehingga otomatis dapat ikut menentaskan kemiskinan,“ ujarnya.

Ia mengungkapkan, kehadirannya dalam acara pelepasan ekspor pertanian tersebut untuk memastikan bahwa yang dilakukan Menteri Pertanian dan jajarannya merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam upaya mengangkat harkat martabat masyarakat Indonesia khususnya petani.

Kehadiran Muhadjir disambut positif oleh Syahrul Yasin Limpo. Menurutnya, hal ini menjadi momentum positif dalam menjaga kinerja pembangunan dan ekspor pertanian khususnya dalam masa pandemi yang masih berlangsung.

”Kita memastikan bahwa hadirnya Menko PMK di sini merupakan bagian dari tugas negara dan perintah Bapak Presiden, bahwa seluruh Menteri dalam Kabinet harus dapat bekerjasama dengan baik dan berusaha mengoptimalkan semua langkah untuk mengawal kepentingan bangsa,” kata Syahrul.

Syahrul menuturkan, keberhasilan ekspor komoditas pertanian membuktikan Indonesia sangat kaya dengan beragam komoditas. Produk pertanian Indonesia juga dibutuhkan dunia.

Menurutnya, ada peluang untuk terus berinovasi dalam produk pertanian sehingga bisa memenuhi kebutuhan negara lain.

Ia juga mengapresiasi seluruh sektor pertanian termasuk yang tetap bekerja dan berproduksi di saat keterbatasan akibat pandemi Covid-19.

”Keberhasilan ekspor komoditas pertanian yang dilakukan hari ini dapat menjadi bukti bahwa produk pertanian Indonesia selalu hadir dan dibutuhkan hingga ke pasar dunia,” katanya.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Evaluasi Berkelanjutan untuk Memperkuat Program MBG Nasional

Oleh: Rivka Mayangsari*)Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam memastikan keberhasilan Program MakanBergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program strategis nasional yang berfokus padapeningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Di tengah pelaksanaan program berskalabesar yang menjangkau puluhan juta masyarakat setiap hari, pemerintah menegaskan bahwaevaluasi dan pembenahan berkelanjutan menjadi kunci utama agar manfaat program benar-benardirasakan secara optimal oleh masyarakat.Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya berorientasi padaperluasan cakupan program, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelaksanaannya di lapangan. Menurut Presiden, keberhasilan program MBG tidak dapat diukur semata dari jumlah penerimamanfaat, melainkan juga dari ketepatan sasaran, kualitas pelayanan, serta transparansi dalampengelolaannya.Saat ini, program MBG telah menjangkau sekitar 62,4 juta penerima manfaat setiap hari. Jumlahtersebut menunjukkan skala besar komitmen negara dalam memberikan perlindungan sosial danpemenuhan gizi masyarakat. Cakupan program meliputi berbagai kelompok rentan yang selamaini membutuhkan perhatian khusus dari negara, mulai dari 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, hingga 868 ribu ibu hamil.Tidak berhenti di situ, pemerintah juga berencana memperluas program bantuan pangan tersebutkepada sekitar setengah juta warga lanjut usia yang hidup tanpa pendamping. Langkah inimenunjukkan bahwa negara hadir untuk memastikan kelompok paling rentan tetap mendapatkanperlindungan dan akses terhadap kebutuhan gizi yang layak.Dalam pelaksanaannya, Presiden Prabowo secara terbuka mengakui adanya dinamika dankekurangan di lapangan. Sikap terbuka tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah tidak menutupmata terhadap berbagai persoalan yang muncul selama implementasi program. Sebaliknya, pemerintah memilih melakukan evaluasi secara agresif agar setiap kelemahan dapat segeradiperbaiki.Sebagai bentuk ketegasan, pemerintah telah menghentikan operasional ribuan unit penyedialayanan yang dinilai tidak memenuhi standar kualitas. Langkah ini memperlihatkan bahwapemerintah tidak mentoleransi penyimpangan ataupun kelalaian yang dapat merugikanmasyarakat. Program yang menyangkut kebutuhan dasar rakyat harus dijalankan dengan standartinggi dan pengawasan ketat.Presiden juga mengajak seluruh elemen pengawas, termasuk legislatif dan kepala daerah, untukterlibat aktif dalam mengawal jalannya program MBG. Menurutnya, keberhasilan program nasional tidak dapat hanya bergantung pada pemerintah pusat, melainkan membutuhkan sinergiseluruh pihak agar pengawasan berjalan efektif dan transparan.Langkah evaluasi yang dilakukan pemerintah mencerminkan keseriusan dalam menjagaakuntabilitas program perlindungan sosial. Pemerintah ingin memastikan amanat konstitusiterkait perlindungan masyarakat miskin benar-benar terlaksana secara nyata dan tepat sasaran. Transparansi dan pengawasan menjadi fondasi penting agar kepercayaan masyarakat terhadapprogram pemerintah tetap terjaga.Komitmen penguatan program MBG juga terlihat dari langkah aktif Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, yang memanggil Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman, untuk membahas pembenahan Badan Gizi Nasional (BGN) dan pelaksanaan program MBG. Pertemuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah terus melakukan koordinasi lintas lembaga guna memastikan program berjalan lebih efektif.Dalam pembahasan tersebut, Gibran menyoroti pentingnya pembenahan internal di tubuh BGN agar pelaksanaan program semakin profesional dan terukur. Pemerintah menyadari bahwaprogram berskala nasional memerlukan sistem manajemen yang kuat serta sumber daya manusiayang kompeten agar implementasinya berjalan optimal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini