Dukung Gelar Pahlawan Soeharto, Apkarindo : Kebijakannya Berpihak Pada Rakyat

Baca Juga

MataIndonesia, JAKARTA — Dukungan terhadap rencana pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua Republik Indonesia, H.M. Soeharto, terus berdatangan. Tak hanya dari kalangan politik, tetapi juga dari sektor akar rumput seperti petani karet yang merasakan langsung warisan pembangunan era Soeharto.

Ketua Umum Asosiasi Petani Karet Indonesia (Apkarindo), Irfan Ahmad Fauzi, menilai Soeharto sebagai tokoh yang berjasa besar membangun ekonomi rakyat berbasis perkebunan.

“Indonesia saat itu tercatat sebagai salah satu produsen karet alam terbesar dunia dan hingga kini tetap berada di peringkat kedua global setelah Thailand. Lebih dari 80 persen produksi nasional berasal dari petani rakyat,” ujar Irfan.

Irfan menambahkan, program strategis seperti Peremajaan Perkebunan Rakyat (PRPTE) dan Perkebunan Inti Rakyat (PIR) pada masa kepemimpinan Soeharto telah mengubah wajah perekonomian pedesaan. “Jutaan keluarga petani mendapat akses bibit unggul, teknologi sadap hemat, jalan produksi, dan akses pasar,” katanya.

Sekretaris Jenderal Apkarindo, Adi Purnama, menilai penghargaan Pahlawan Nasional bagi Soeharto bukan sekadar keputusan politik, tetapi pengakuan terhadap warisan pembangunan ekonomi rakyat. Sementara Ketua Harian Apkarindo, Arif Susanto, menyebut langkah Presiden Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan gelar tersebut merupakan keputusan bersejarah.

“Presiden Soeharto adalah Bapak Pembangunan Karet Rakyat Indonesia. Apkarindo akan berdiri teguh mendukung Presiden Prabowo dalam menegakkan pengakuan negara atas jasa besar tersebut,” tegasnya.

Dukungan juga datang dari anggota DPR sekaligus selebritas Nurul Arifin. Ia menilai Soeharto layak menerima gelar kehormatan negara karena kontribusinya terhadap pembangunan nasional.

“Beliau berjasa besar menjaga stabilitas nasional dan meletakkan dasar pembangunan ekonomi yang membawa Indonesia ke era kemajuan,” kata Nurul dikutip dari akun Instagram @Ikigolkar, Kamis (6/11/2025).

Nurul menambahkan bahwa Presiden Ke-2 tersebut telah memiliki sejumlah catatan positif bagi kemajuan bangsa.

“Soeharto telah menorehkan jasa besar bagi bangsa ini, karena selama 31 tahun memimpin beliau berhasil menjaga stabilitas nasional, memajukan pembangunan ekonomi, dan membawa Indonesia swasembada beras.” Imbuhnya,

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini