MATA INDONESIA, JAKARTA – Keinginan Menteri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan untuk menunda pemilu 2024 dan memperpanjang masa jabatan presiden sepertinya akan mendapat banyak tantangan.
Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan, lembaga yang dipimpinnya akan menjadi yang terdepan untuk menghalangi wacana masa jabatan presiden tiga periode.
”Mohon doa dari para ulama dan habaib supaya negara ini selamat. Saya juga minta para ulama dan habaib untuk istiqomah bergerak memperbaiki kondisi masyarakat,” ujar LaNyalla ketika bersilaturahmi dengan Forum Ulama dan Habaib (FUHAB) Jakarta, Sabtu 19 Maret 2022.
Ia menjelaskan, perpanjangan masa jabatan presiden dapat terealisasi lewat amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 oleh MPR. Sedangkan, DPD yang merupakan bagian dari MPR akan tegas menolak usulan tersebut.
“Amandemen ini dilakukan oleh MPR, yang di dalamnya ada anggota DPR dan DPD. Kalau DPD tidak ikut artinya itu bukan Sidang MPR dan tidak sah,” ujar LaNyalla.
Ia juga menepis kabar adanya anggota DPD yang akan diajak untuk melakukan sidang pleno MPR untuk mengamandemen UUD 1945. Pihaknya memiliki tata tertib yang mengikat dan tak boleh dilanggar.
“Kami satu suara, menolak perpanjangan jabatan presiden. Artinya kalau ada anggota DPD RI yang ikut sidang MPR dan mendukung itu, bisa diproses di Badan Kehormatan, sanksinya diberhentikan,” ujar LaNyalla.
Di samping itu, DPD disebutnya tengah bersiap untuk menggugat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen. Tujuannya agar demokrasi tegak berdiri dan tidak dikangkangi oleh kekuatan partai politik.
“Supaya negara mampu memunculkan banyak calon pemimpin nasional. Bahkan idealnya tidak hanya dari partai politik, tetapi juga dari elemen non partisan seperti kami, di DPD RI,” ujar LaNyalla.
