Dituding Masturbasi, Presiden Korea Selatan Batal ke Jepang

Baca Juga

MATA INDONESIA, SEOUL – Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in urung mengunjungi Jepang. Dengan begitu, Presiden Moon batal menghadiri pembukaan pesta olahraga Olimpiade Tokyo dan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang, Yoshihide Suga.

Pengumuman tersebut datang setelah Korea Selatan mengajukan protes terkait laporan dari seorang diplomat senior di Kedutaan Jepang di Seoul yang mengatakan bahwa Presiden Moon Jae-in bermasturbasi. Tudingan tersebut hadir ketika dua negara tengah berupaya meningkatkan hubungan bilateral.

“Presiden Moon telah memutuskan untuk tidak mengunjungi Jepang,” kata juru bicara Moon, Park Soo-hyun, melansir Al Jazeera.

“Karena Olimpiade Tokyo adalah festival yang damai bagi semua orang di seluruh dunia, kami berharap Jepang akan menyelenggarakannya dengan aman dan sukses,” sambung sang juru bicara.

Tudingan tersebut kian mengobarkan api terhadap hubungan antara kedua negara yang berseteru atas klaim teritorial dan sejarah masa lalu. Sekaligus menghancurkan harapan yang tersisa bahwa Olimpiade Tokyo mungkin menawarkan awal baru untuk kerja sama bilateral dan regional.

Surat kabar Jepang Yomiuri sebelumnya melaporkan bahwa Presiden Moon akan bertemu Suga di Tokyo pada Jumat (23/7), atau saat dimulainya Olimpiade. Tetapi kedua negara dengan cepat membantah bahwa pertemuan telah diselesaikan.

Jepang juga berencana untuk mengganti diplomat tersebut setelah komentar miringnya terhadap Presiden Moon, kata surat kabar itu. Juru bicara pemerintah Jepang mengatakan bahwa sang duta besar telah memperingatkan diplomatnya menyusul pernyataan kontroversial tersebut.

“Pernyataan itu tidak pantas sebagai seorang diplomat, dan kami pikir itu sangat disesalkan,” kata Kepala Sekretaris Kabinet Katsunobu Kato dalam briefing reguler. Ditanya tentang laporan tentang pencopotan diplomat itu, Kato mengatakan itu adalah urusan menteri luar negeri dan tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Pertemuan puncak antara kedua pemimpin belum diputuskan tetapi jika Presiden Moon memutuskan untuk berkunjung, Jepang akan mengakomodir, tambah Kato.

Sementara Wakil Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Choi Jong-kun, memanggil Duta Besar Jepang Koichi Aiboshi pada hari Sabtu untuk memprotes.

Untuk diketahui, hubungan antara Seoul dan Tokyo telah lama mengalami ketegangan, yakni sejak Mahkamah Agung Korea Selatan tahun 2018 memerintahkan beberapa perusahaan Jepang untuk memberikan kompensasi kepada pekerja paksa Korea atas penderitaan mereka selama pemerintahan kolonial Jepang tahun 1910-1945 di Semenanjung Korea.

Putusan itu menyebabkan ketegangan lebih lanjut atas perdagangan ketika Jepang memberlakukan kontrol ekspor pada bahan kimia yang penting bagi industri semikonduktor Korea Selatan tahun 2019.

Seoul menuduh Tokyo mempersenjatai perdagangan dan mengancam akan mengakhiri perjanjian berbagi intelijen militer dengan Tokyo yang merupakan simbol utama kerja sama keamanan trilateral mereka dengan Amerika Serikat (AS).

Kedua negara telah berusaha untuk meningkatkan hubungan sejak pelantikan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, yang menyerukan kerja sama tiga arah yang lebih kuat dalam menghadapi tantangan nuklir Korea Utara dan ancaman yang ditimbulkan Cina. Namun kemajuan berjalan lambat dan gesekan antar negara terus berlanjut seiring mendekatnya Olimpiade.

Pada Sabtu (17/7), Komite Olimpiade Korea Selatan mencopot spanduk di desa atlet Olimpiade di Tokyo yang dinilai berbau provokatif. Di mana seorang laksamana angkatan laut Korea abang ke—16 melawan armada Jepang.

Pihak Korea Selatan juga mengatakan, mereka menerima janji dari IOC bahwa pengibaran bendera “matahari terbit” Jepang akan dilarang di stadion dan venue Olimpiade lainnya.

Bendera, yang menggambarkan matahari merah dengan 16 sinar memanjang ke luar, dibenci oleh banyak orang di Korea Selatan dan bagian lain Asia yang melihatnya sebagai simbol masa lalu terhadap perang Jepang.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Evaluasi Berkala Koperasi Desa Jadi Kunci Keberlanjutan Program Pemberdayaan Ekonomi

Oleh: Firly Tsaqila )*Komitmen pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi desa terusdiwujudkan melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan MerahPutih sebagai instrumen strategis pemberdayaan masyarakat. Koperasi Desa dirancang bukan sekadar menjadi wadah aktivitasekonomi lokal, melainkan sebagai infrastruktur ekonomi nasional yang mampu memperluas akses masyarakat desa terhadap layanan usaha, distribusi kebutuhan pokok, pembiayaan produktif, hingga penguatankesejahteraan berbasis komunitas. Sehingga evaluasi berkala menjadi elemen penting agar implementasiprogram berjalan tepat sasaran, adaptif terhadap tantangan lapangan, dan mampu memberikan manfaat berkelanjutan.Langkah cepat Kementerian Koperasi dalam merespons berbagaimasukan masyarakat menunjukkan keseriusan pemerintah menjagakualitas pelaksanaan program ini. Berbagai sorotan yang muncul di ruangpublik dipandang sebagai bentuk partisipasi konstruktif yang justrumemperkuat proses pembenahan. Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menilai perhatian masyarakatterhadap kondisi dan kesiapan Kopdes Merah Putih merupakan bagiandari pengawasan publik yang sangat dibutuhkan untuk memastikanprogram berkembang sesuai tujuan awal.Menurut Ferry, setiap laporan, masukan, dan perhatian masyarakatmenjadi bahan evaluasi yang sangat berharga bagi kementerian untukmelakukan koreksi secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa pemerintahmemandang keterlibatan publik sebagai bagian dari mekanismepengawasan yang memperkuat akuntabilitas tata kelola. Denganketerbukaan terhadap kritik, pemerintah menunjukkan pendekatan adaptifdalam memastikan program ini terus mengalami penyempurnaan.Pendekatan evaluatif ini penting karena skala program Kopdes MerahPutih sangat luas dan menyentuh langsung berbagai aspek kehidupanekonomi desa. Pemerintah tidak menempatkan evaluasi sebagai responsatas persoalan semata, melainkan sebagai instrumen manajemen modern yang memungkinkan setiap kelemahan terdeteksi lebih awal untuk segeradiperbaiki. Dengan demikian, proses pembenahan dapat dilakukan secarasistematis tanpa mengganggu tujuan besar pembangunan ekonomi desa.Ferry juga menekankan bahwa pemerintah akan terus menyelaraskankoordinasi lintas lembaga agar evaluasi yang dilakukan menghasilkanlangkah perbaikan konkret. Kolaborasi antara kementerian, pengelola koperasi, dan masyarakat diyakini menjadi kunci agar setiap temuanlapangan dapat segera ditindaklanjuti secara efektif. Pendekatan inimencerminkan keseriusan pemerintah membangun tata kelola koperasiyang terbuka dan responsif.Di sisi lain, penguatan evaluasi juga tampak dari keterlibatan berbagaiinstitusi pendukung. Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mempertegas peran pengawasan distribusi obat danpangan dalam ekosistem Kopdes Merah Putih. Kehadiran BPOM memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada aspekkelembagaan koperasi, tetapi juga memastikan kualitas layanan dankeamanan produk yang sampai kepada masyarakat desa.BPOM menyiapkan sistem pengawasan yang menjangkau hingga level desa, termasuk melalui pelibatan puluhan ribu kader terlatih. Langkah inimenjadi bukti bahwa evaluasi program dilakukan secara terintegrasidengan penguatan kapasitas pengawasan di lapangan. Pemerintahmemahami bahwa keberlanjutan koperasi tidak dapat dilepaskan dariterjaminnya standar mutu, keamanan, dan keandalan distribusi produk.Kepala BPOM menilai pengawasan distribusi obat dan pangan di koperasidesa membutuhkan mekanisme yang presisi karena cakupan wilayahyang luas menuntut sistem kendali yang kuat. Oleh sebab itu, pemerintahterus merancang skema baru agar distribusi tetap terkendali sekaligusmenjangkau masyarakat secara merata. Upaya ini memperlihatkanorientasi evaluasi yang tidak berhenti pada identifikasi masalah, melainkan diarahkan pada inovasi kebijakan.Pandangan mengenai pentingnya evaluasi berkala juga diperkuat ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli. Ia menilai bahwa pengawasanberlapis sangat diperlukan mengingat fungsi Kopdes Merah Putihmencakup aspek komersial, sosial, hingga layanan distribusi strategis. Menurutnya, pembagian peran pengawasan lintas lembaga akanmemperkuat akuntabilitas sekaligus meminimalkan potensipenyimpangan.Dipo menekankan pentingnya audit independen secara berkala sebagaiinstrumen untuk mendeteksi potensi moral hazard sejak dini. Ia jugamemandang bahwa tata kelola internal yang kuat harus ditopang olehrekrutmen pengelola profesional yang tetap berbasis komunitas lokal. Keterlibatan warga desa dinilai penting untuk menumbuhkan rasa memilikisehingga keberlanjutan koperasi terjaga secara alamiah.Pandangan Dipo sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang menempatkan evaluasi sebagai fondasi penguatan kelembagaan. Pemerintah memahami bahwa keberhasilan program tidak cukup diukurdari jumlah koperasi yang terbentuk, tetapi dari kualitas operasional, efektivitas layanan, dan dampak nyata terhadap kesejahteraanmasyarakat.Koperasi Desa Merah Putih diproyeksikan menjadi simpul distribusi hasilpertanian, penyalur barang strategis, penyedia layanan keuangan, hinggapenggerak aktivitas ekonomi produktif di tingkat akar rumput. Denganperan sebesar itu, evaluasi berkala menjadi syarat mutlak agar setiapfungsi berjalan optimal.Melalui keterbukaan terhadap masukan, sinergi lintas lembaga, sertapenguatan pengawasan berjenjang, pemerintah menunjukkan keseriusanmenjaga keberlanjutan program ini. Evaluasi yang konsisten bukanlahtanda kelemahan, melainkan bukti hadirnya tata kelola modern yang mengedepankan perbaikan berkelanjutan demi memastikan KopdesMerah Putih benar-benar menjadi motor penggerak pemberdayaanekonomi desa di masa depan.*) Pengamat Ekonomi Desa
- Advertisement -

Baca berita yang ini