News
Updated:

Diskriminasi Lagi, Pemerintah Myanmar Blokir Internet di Rakhine

Ryan Virgiawan
Ryan Virgiawan
344
344
0
Ilustrasi polisi Myanmar di Negara Bagian Rakhine. (AFP PHOTO / STR)
Baca Juga
Ryan Virgiawan
Ryan Virgiawan

MINEWS, INTERNASIONAL – Pemerintah Myanmar melalui pihak berwenang telah menghentikan layanan internet selama tiga hari ini ke negara bagian Rakhine, tempat etnis Muslim Rohingya bermukim.

Akibatnya, lebih satu juta orang di wilayah tersebut tidak dapat mengakses informasi melalui internet, sejak 21 Juni 2019 lalu tanpa ada pemberitahuan sebelumnya.

Pemutusan internet sementara ini merupakan perintah dari Kementerian Transportasi dan Komunikasi Myanmar kepada empat perusahaan penyedia layanan internet. Mereka diminta tidak memberi layanan tersebut kepada sembilan kota di negara bagian Rakhine utara dan negara bagian selatan Chin.

Tapi, masalah utamanya bukanlah warga Muslim Rohingya. Sekretaris Kementerian Transportasi dan Komunikasi Myanmar, Soe Thein berkata penutupan akses internet di negara bagian itu karena masalah darurat militer yang terus bentrok dengan pendukung fanatik Budha Rakhine yang menamai dirinya gerakan pemberontak Arakan Army (AA).

Mereka selama ini menginginkan dan mengkampanyekan adanya otonomi politik bagi Budha Rakhine. Akibat itu, 30 warga sipil meninggalkan rumah mereka dalam enam bulan terakhir.

Itu belum termasuk sebanyak 730 ribu Muslim Rohingya yang melarikan diri dari Rakhine sejak 2017 lalu karena perlakuan diskriminatif pemerintah Myanmar dan genosida kejam militer negara tersebut.

“Layanan internet akan dilanjutkan ketika perdamaian dan stabilitas dipulihkan ke wilayah tersebut,” ujar Soe Thien, Selasa (25/6). 

Hanya satu dari empat operator telekomunikasi yang secara terbuka mengakui adanya penutupan jaringan internet, yakni Telenor. Dalam sebuah pernyataan, Telenor mengatakan, pihaknya telah meminta kepada kementerian terkait untuk klarifikasi lebih lanjut tentang alasan penutupan jaringan internet tersebut. 

Telenor menekankan bahwa kebebasan berekspresi melalui akses ke layanan telekomunikasi harus dipertahankan untuk tujuan kemanusiaan, terutama selama masa konflik. Sementara, kelompok-kelompok HAM mengkritik penutupan akses internet sebagai ancaman terhadap warga sipil yang terperangkap di zona konflik. 

Berita Sebelumnya
Prestasi Hebat! Polusi Jakarta Terburuk di Dunia Tadi Pagi
Berita Selanjutnya
Innalillah! Dua Pesawat Tempur Tabrakan, Pilot Tak Selamat
Berita Terbaru
Cuitan MIDavina G -

Pemerintah Optimalkan Sekolah Rakyat untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Oleh: Yoga Pradana SantosoPemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasionalmelalui percepatan dan optimalisasi program Sekolah Rakyat yang kini menunjukkan progressignifikan di berbagai daerah, sekaligus menjadi bukti bahwa pemerataan akses pendidikan tidaklagi sebatas wacana, melainkan telah dijalankan secara konkret dan terukur sebagai bagian dariagenda pembangunan sumber daya manusia. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah jugamencatat berbagai keberhasilan penting, mulai dari percepatan pembangunan infrastrukturpendidikan, peningkatan akses belajar di wilayah tertinggal, hingga penguatan kolaborasi lintaskementerian yang berdampak langsung pada masyarakat, sehingga kehadiran Sekolah Rakyat menjadi simbol nyata investasi jangka panjang negara dalam menciptakan generasi yang lebihberkualitas dan berdaya saing.Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengungkapkan bahwa pembangunan SekolahRakyat tahap kedua terus berjalan dengan progres yang menggembirakan meskipun dihadapkanpada sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait kesiapan lahan dan akses menuju lokasipembangunan, sementara peran Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PekerjaanUmum Bisma Staniarto dinilai sangat krusial dalam menjaga ritme pembangunan agar tetapsesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menilai koordinasi teknis yang dilakukan secara konsisten menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap hambatan dapatdiatasi secara terukur sehingga proyek tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dari pusathingga daerah.Lebih lanjut, pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua tidak hanya berfokus pada penyelesaianfisik bangunan, tetapi juga memastikan kesiapan operasional agar sekolah dapat langsungdigunakan pada tahun ajaran baru 2026/2027, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan olehmasyarakat. Berdasarkan data terbaru, dari total 104 lokasi pembangunan, sebanyak 101 lokasitelah memasuki tahap konstruksi dan seluruhnya ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026, sebuahcapaian yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan sektor pendidikan sebagaiprioritas utama pembangunan nasional.Dalam upaya memastikan target tersebut tercapai, Muhammad Qodari menegaskan bahwaKantor Staf Presiden bersama Ditjen Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum terusmelakukan langkah konkret melalui rapat koordinasi intensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN karya dan penyedia jasa konstruksi, sehingga setiap persoalan yang muncul, baik terkait teknis, logistik, maupun kesiapan lahan, dapat dipetakan secara komprehensif danditangani dengan solusi yang jelas dan terukur.Koordinasi tersebut kemudian diperluas dengan melibatkan Kementerian Sosial, KementerianDalam Negeri, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, serta Zeni TNI Angkatan Darat, yang dinilai mampu mempercepat penyelesaian berbagai hambatan strategis di lapangan, termasukpembangunan akses jalan dan penuntasan persoalan lahan di sejumlah wilayah, di mana sinergilintas sektor ini menjadi kunci dalam mempercepat realisasi program secara menyeluruh danmemastikan tidak ada kendala yang berlarut-larut.Hasil dari upaya percepatan tersebut mulai terlihat di sejumlah wilayah dengan progrespembangunan yang cukup signifikan, seperti di Kalimantan Selatan yang mencapai 30,85 persen, Sulawesi Selatan sebesar 30,22 persen, serta Jawa Barat sebesar 28,07 persen, meskipunpemerintah tetap memberikan perhatian khusus pada beberapa lokasi dengan progres yang masihrendah melalui intervensi yang lebih intensif agar target penyelesaian secara keseluruhan tidakterganggu.Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk memperluas aksespendidikan bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang terdampak bencana maupun daerahdengan keterbatasan infrastruktur pendidikan, sehingga anak-anak dari keluarga prasejahteratetap dapat memperoleh pendidikan formal yang layak. Program ini dirancang sebagai investasijangka panjang dengan target penyelesaian yang terukur agar dapat segera dimanfaatkan, sekaligus menjadi bagian dari upaya negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh wargatanpa terkecuali.Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga mempercepat penambahanprogram Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada April 2026, di...
- Advertisement -

Baca berita yang ini