Disebut 44,53 Persen Penyumbang Polusi, Motor Tetap Dibebaskan Lintasi Ganjil Genap

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Hasil riset Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) menyebut bahwa 44,53 persen polusi udara Ibu Kota berasal dari kendaraan roda dua atau sepeda motor.

Meskipun demikian, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo menegaskan sepeda motor akan tetap bebas melintas di beberapa ruas jalan yang diberlakukan kebijakan ganjil-genap.

“Motor tidak kena gagep (ganjil-genap),” kata Syafrin di Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa, 20 Agustus 2019.

Sampai saat ini pihaknya masih terus memantau dan mengevaluasi kebijakan yang berlaku sekarang. Syafrin mengatakan bahwa simulasi yang dilakukan saat ini dinilai sudah efektif mengurangi polusi yang ada di Ibu Kota.

“Tidak. Prinsipnya seperti ini, sampai sekarang dari hasil simulasi kita ini cukup efektif. Kita pantau cukup efektif dan saat ini kita dalam tahap evaluasi belum dalam tahap kesimpulan seperti itu. Jadi jangan digiring pada kesimpulan. Ini jangan langsung kesimpulan aja,” ungkapnya.

Untuk diketahui, Pemprov DKI Jakarta telah memperluas kebijakan ganjil-genap sebanyak 25 ruas jalan dan telah diuji coba sejak tanggal 12 Agustus – 6 September 2019. Sistem ini berlaku pada Senin – Jumat, kecuali hari libur, terbagi dalam dua sesi waktu yakni pukul 06.00-10.00 dan pukul 16.00-21.00 WIB.

Perluasan wilayah sistem ini merupakanbagian dari Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara. Gubernur DKI Anies Baswedan sengaja menerbitkan aturan ini sebagai langkah mengendalikan polusi udara di Ibu Kota.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini