Dipercantik! Taman Topi Bogor Bakal Dijadikan Alun-alun Kota Bogor

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Lahan Taman Topi tahun 2020 mendatang sudah tidak lagi disewakan. Rencananya pemerintah Kota Bogor bakal menjadikannya lokasi tersebut menjadi alun-alun Kota Bogor.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim yang menggelar pembahasan bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah di Balai Kota Bogor untuk menentukan nama alun-alun tersebut.

Para peneliti dan pengkaji tersebut berlatar belakang sebagai sejarawan dan budayawan. Mereka akan memberikan pandangannya terkait pilihan nama alun-alun yang memiliki luas lahan 1,7 hektare itu.

“Mulai Januari 2020 masa kontraknya habis. Kemudian kita akan lanjutkan dengan penataan, mulai dari pembokaran, penyesuaian desain termasuk penamaan alun-alun itu sendiri. Kami mengundang sejarawan dan budayawan untuk berdiskusi soal pemberian nama,” ujarnya.

Dedie mengungkapkan bahwa telah muncul dua usulan nama terkait alun-alun Kota Bogor. Usulan itu muncul dari Wali Kota Bogor Bima Arya dengan menamai alun-alun Kapten Muslihat. Sementara satu usulan lagi muncul dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menamai alun-alun Dewi Sartika.

Tahapannya sendiri, menurut Dedie, akan dimulai pada akhir Desember 2019 mendatang. Selain terintegrasi dengan layanan moda transportasi massal, alun-alun Kota Bogor akan terintegrasi langsung dengan Masjid Agung.

Hingga saat ini, pihak Pemkot masih menunggu hasil keputusan akhir kajian dari Kementerian PUPR terkait evaluasi teknis oleh Pulitbangkim dan Komite Keselamatan Kontruksi.

“Proses pembangunan alun-alun menggunakan biaya senilai Rp 15 miliar dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tahapannya akan dimulai pada akhir Desember tahun ini dengan melakukan normalisasi saluran air di sekitar Dewi Sartika dan Nyi Raja Permas,” katanya.

Kemudian di awal Januari kata dia, mulai dilakukan pembongkaran termasuk jalannya proses lelang dan pembangunan. Diharapkan akhir tahun 2020, pembangunan sudah selesai.

Berita Terbaru

Sekolah Rakyat, Ruang Perubahan Generasi

Oleh: Jaya Abdi Keningar *) Sekolah Rakyat tidak lahir sebagai proyek pendidikan biasa. Ia hadir sebagai jawaban ataspersoalan yang selama puluhan tahun menjadi simpul ketimpangan pembangunan manusiaIndonesia: kemiskinan ekstrem yang diwariskan lintas generasi melalui keterbatasan aksespendidikan bermutu. Dalam konteks ini, Sekolah Rakyat bukan sekadar institusi belajar, melainkan ruang perubahan, tempat negara secara sadar mencoba memutus rantaiketertinggalan dari hulunya. Berbeda dengan sekolah formal pada umumnya, Sekolah Rakyat dirancang denganpendekatan yang menyentuh akar persoalan sosial. Pendekatan ini menjelaskan mengapaleading sector program ini berada di Kementerian Sosial, bukan semata di kementerianpendidikan. Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menilai desain tersebut sebagaipilihan kebijakan yang logis karena sasaran utama Sekolah Rakyat adalah kelompok desilsatu dan dua, masyarakat miskin ekstrem yang selama ini tertinggal dari sistem pendidikanreguler. Menurutnya, orientasi ini menegaskan bahwa pendidikan diposisikan sebagaiinstrumen mobilitas sosial, bukan hanya pemenuhan administratif. Dalam perspektif pendidikan, kebijakan ini mencerminkan pergeseran paradigma negara. Pendidikan tidak lagi dipahami semata sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi sebagaistrategi intervensi struktural untuk memperbaiki kualitas hidup. Presiden Prabowo Subianto, dalam berbagai kesempatan, menekankan bahwa tujuan pembangunan bukanlah mengejarstatus negara berpendapatan tinggi, melainkan memastikan rakyat hidup layak, makan cukup, sehat, dan anak-anak memperoleh pendidikan yang baik. Penempatan Sekolah Rakyat dalamkerangka besar Asta Cita menunjukkan bahwa pendidikan ditempatkan sejajar denganswasembada pangan dan energi sebagai fondasi kedaulatan bangsa. Namun, tantangan terbesar Sekolah Rakyat justru terletak pada kualitas proses belajar itusendiri. Banyak anak yang masuk ke Sekolah Rakyat membawa beban ketertinggalan literasiyang serius. Dalam dialog publik bertema “Menjaga Literasi Sekolah Rakyat” di TVRI,Kepala Perpustakaan Nasional, E. Aminudin Aziz menegaskan bahwa literasi tidak bolehdipersempit hanya pada kemampuan membaca teks, melainkan kemampuan mengolahinformasi secara kritis untuk meningkatkan kualitas hidup. Pandangan ini menegaskan bahwaliterasi adalah inti dari transformasi, bukan pelengkap kebijakan. Di sinilah perpustakaan Sekolah Rakyat mengambil peran strategis. Perpustakaan tidak lagidiposisikan sebagai ruang sunyi penyimpanan buku, tetapi sebagai ruang aman bagi anak-anak untuk belajar tanpa stigma. Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa ketikaperpustakaan dikelola secara aktif, dengan kegiatan membaca bersama, diskusi buku, dan kelas menulis, anak-anak yang semula pasif mulai berani menyampaikan pendapat. Perubahan ini mungkin tidak langsung terlihat dalam angka, tetapi sangat menentukan arahmasa depan mereka. Pendekatan hibrida yang menggabungkan buku cetak dan teknologi digital juga menjadikunci adaptasi Sekolah Rakyat dengan realitas zaman....
- Advertisement -

Baca berita yang ini