Dihalau Kawat Berduri, Massa Aksi 212 Ngotot Ingin Berdialog dengan Jokowi

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Massa aksi 212 mencoba menerobos barikade di depan Istana Merdeka, Jakarta. Mereka meminta kawat berduri yang menghalau akses ke istana dibuka.

Alasannya, mereka ingin berdialog dengan Presiden Jokowi. “Buka, buka. Kok kita disini terus, kita ada surat dari kepolisian yang ditandatangani, untuk sampai ke Istana,” kata orator dari mobil komando di Jakarta, Jumat 21 Februari 2020.

Pun orator lalu mengungkit perkataan dari politikus PDI Perjuangan, Adian Napitupulu yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, siapapun yang ingin berdialog dengan Presiden.

“Katanya siapa pun yang ingin berdialog dengan Presiden dipersilakan,” kata orator.

Diketahui, kawat berduri memang dipasang di Jalan Medan Merdeka Barat, tepatnya di depan Gedung Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Aparat kepolisian pun terlihat berjaga di belakang kawat berduri. Beberapa kendaraan seperti Barracuda dan Water Canon juga bersiaga di sekitar lokasi.

Aksi 212 ini dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan beberapa ormas lainnya. Sekretaris Umum FPI, Munarman mengatakan untuk menuntaskan kasus korupsi yang diduga merugikan negara triliunan rupiah.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini