MATA INDONESIA, JAKARTA – Keluhan yang sering terdengar di dunia usaha adalah sektor logistik. Dengan mengambil porsi 23 persen dari produk domestik bruto (PDB), jasa logistik ini cukup membebani perekonomian Indonesia. Di negara jiran seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam, rata-ratanya hanya 13–14 persen.
Presiden Joko Widodo berulang kali menyampaikan target biaya logistik harus bisa turun ke level 17 persen pada 2024.
Para pemangku kepentingan perlu berbenah. Kementerian Perhubungan menyatakan terus melakukan berbagai upaya untuk menekan biaya logistik. Antara lain, dengan percepatan serta penyempurnaan kebijakan pembangunan transportasi laut 2020–2024.
Lainnya, soal pembangunan infrastruktur baru. Peningkatan konektivitas sarana dan prasarana, pengembangan pelabuhan hub internasional. Dan pengembangan pelabuhan pendukung tol laut.
‘’Pemerintah juga meningkatkan aspek keselamatan, teknologi informasi, pemanfaatan pembiayaan alternatif dan revitalisasi kelembagaan untuk mendukung biaya logistik terjangkau,” ujar Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati.
Kementerian Perhubungan, menurut Adita, terus memperkuat pelaksanaan konsep hub and spoke (pengelolaan jaring komunikasi untuk perniagaan dan keselamatan perhubungan laut secara efisien) pada pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Peningkatan hub and spoke ini sebagai salah satu upaya menunjang program tol laut.
Pemerintah pusat terus mendorong pemerintah daerah agar mengoptimalkan rantai pasok berbagai komoditas unggulan daerahnya. Hal ini untuk meningkatkan muatan balik kapal dari wilayah timur menuju wilayah barat. Pelaku usaha di daerah mendapat manfaat dan usaha transportasi laut pun terbantu. Semua pihak untung.
‘’Ini dengan harapan distribusi barang dan pengembangan ekonomi pada daerah terluar. Tertinggal, terdepan, dan perbatasan dapat lebih optimal,’’ ujar Adita.
Kementerian Perhubungan, katanya, juga berkolaborasi dengan kementerian/lembaga (K/L), melalui pembentukan National Logistic Ecosystem (NLE). Hal ini untuk menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen internasional. Sejak dari kapal, pengangkutan darat hingga ke gudang. Agar proses logistik menjadi lebih efisien dan terintegrasi.
Peningkatan layanan digital itu terus meningkat di semua pelabuhan Indonesia. Layanan NLE itu telah ada sejak 2020 itu kini telah tersedia di 10 pelabuhan utama di Indonesia. Rinciannya ialah di
- Belawan (Medan)
- Pelabuhan Batam
- Merak (Banten)
- Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Emas (Semarang), Tanjung Perak (Surabaya),
- Balikpapan, Samarinda, Makassar, dan Kendari.
Layanan NLE telah pula terintegrasi dalam digitalisasi layanan perizinan lainnya. Seperti aplikasi SIMLALA, SITOLAUT, serta Inaportnet yang telah bermanfaat bagi 54 pelabuhan nasional.
“Pemerintah juga terus menurunkan waktu dwelling time. Meningkatkan standardisasi kinerja, dan melakukan pengelolaan pelabuhan secara terpadu,” kata Adita.
Tak hanya itu, menurut Adita, pihak Kementerian Perhubungan turut aktif melakukan upaya menurunkan tarif kapal tol laut, untuk mendorong geliat pertumbuhan perekonomian di daerah. Lebih khusus untuk mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
