Didesak Mundur Fadli Zon, Ini Kata Menag

Baca Juga

MINEWS, BOGOR – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin didesak mundur dari jabatannya. Desakan itu muncul setelah KPK menemukan uang ratusan juta rupiah di laci kerjanya beberapa waktu lalu.

Saran mundur itu juga muncul dari Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Menyikapi hal itu, Lukman memilih diam, dan hanya tersenyum sambil meletakkan tangan di dadanya saat menanggapi pertanyaan wartawan.

“Saya kan saya selalu menyatakan saya secara etis tidak layak, tidak patut, tidak pantas kalau menyampaikan hal-hal yang bisa terkait dengan materi perkara yang dimungkinkan terkait materi perkara sebelum saya menyampaikan secara resmi ke KPK. Saya harus menghormati institusi negara yang bernama KPK karena mereka yang mestinya harus menerima keterangan resmi dari saya terkait dengan kasus ini. Begitu,” kata Lukman saat menghadiri Mukernas PPP di Hotel Seruni, Cisarua, Bogor, Rabu 20 Maret 2019.

“Jadi mohon maaf kepada para media, saya belum bisa saat ini untuk menyampaikan segala sesuatu yang terkait dengan hal ini. Tapi pada saatnya nanti, setelah saya menyampaikan secara resmi kepada KPK, saya akan sampaikan kepada media,” kata dia lagi. 

Sebelumnya, Fadli Zon menyarankan Lukman berhenti dari jabatannya. Alasannya, kata dia, kasus ini bakal membebani pemerintah. 

“Saya kira ini sangat memprihatinkan ya. Kalau di luar negeri, menterinya sudah mundur ya, lebih bagus begitu,” kata Fadli di gedung DPR, Senayan.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini