MATA INDONESIA, JAKARTA – Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa seluruh warga, bahkan ulama dipersilakan mengkritisi hal apapun terkait RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).
Hal ini disampaikan Mahfud saat bertemu dengan para ulama dan pimpinan ponpes yang tergabung dalam Badan Silaturahmi Ulama Madura (Basra) pada Minggu 28 Juni 2020.
“Protes boleh saja, itu menjadi pedoman bagi Pemerintah di dalam menilai situasi,” kata Mahfud.
Menurutnya, pemerintah akan menyambut baik segala masukan dan aspirasi masyarakat serta para ulama Madura. Namun, Mahfud mengingatkan, agar seluruh elemen tetap mengutamakan persatuan.
Sementara itu, Sekretaris Basra, KH. Nurudin A. Rahman, menegaskan bahwa RUU HIP itu dibatalkan saja. Jangan ditunda.
“Ulama Madura sudah sepakat meminta RUU HIP bukan hanya ditunda, tapi mohon dibatalkan,” ujar Nurudin.
“Karena ini bola liar yang akan menerjang semua kehidupan di Indonesia, dan ini akhirnya akan menjadi kekacauan yang sangat besar,” katanya menambahkan.
