MATA INDONESIA, JAKARTA – Berbagai capaian desentralisasi fiskal dalam 20 tahun terakhir telah menunjukkan kinerja positif. Desentralisasi fiskal bahkan ikut berkontribusi dalam pencapaian kinerja nasional.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, dalam kunjungan kerja ke Pekanbaru, Provinsi Riau pada Jumat 23 Maret 2022 mengatakan bahwa sejumlah data telah menunjukkan kinerja positif desentralisasi fiskal.
Pertama, kesenjangan kemampuan keuangan antara daerah (theil index) menunjukkan tren semakin berkurang.
“Angka indeksnya menurun 0,10, dari 0,332 pada tahun 2016 menjadi 0,230 pada tahun 2020. Artinya kesenjangan tadi semakin berkurang,” kata Menkeu.
Kedua, penerimaan pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari 2016 hingga 2019 terus mengalami peningkatan.
“Pada 2020 penerimaan pajak daerah terjadi penurunan karena pandemi COVID-19,” ujar Menkeu.
Ketiga, lanjut Menkeu, pengelolaan administrasi keuangan daerah semakin baik ditandai dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yag terus naik.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap Opini WTP pada 2016 hingga 2019 terus mengalami peningkatan. Yakni 69,7 persen (2016), 75,8 persen (2017), 81,7 persen (2018), 89,5 persen (2019.
Keempat, desentralisasi fiskal telah berkontribusi untuk perbaikan berbagai capaian layanan publik dasar dan kesejahteraan.
Menkeu menjelaskan, dalam hal pendidikan, desentralisasi fiskal telah meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMP dan SMA.
Pada tahun 2001 persentase APM SMP hanya 66,90 persen sedangkan di 2020 meningkat menjadi 80,12 persen. Untuk APM SMA, pada tahun 2001 persentase hanya 44,84 persen, sedangkan di 2020 menjadi 61,25 persen.
Dalam hal layanan publik berupa infrastruktur dasar, salah satunya yakni penyediaan Air Minum Layak. Peningkatannya cukup signifikan. Pada 2001 hanya 48,68 persen sedangkan di 2020 meningkat menjadi 90,21 persen.
Menkeu menegaskan, meskipun telah menunjukkan kinerja positif, pelaksanaan desentralisasi fiskal masih berhadapan pada beberapa tantangan. Yaitu pemanfaatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang belum optimal. Struktur belanja daerah yang belum memuaskan, Local tax ratio masih cukup rendah. Pemanfaatan pembiayaan yang masih terbatas. Dan sinergi fiskal pusat-daerah yang belum optimal.
