Danantara Siap Evaluasi Total BUMN, Targetkan Aset Tembus USD 1 Triliun

Baca Juga

Mata Indonesia, JAKARTA – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) tengah memulai langkah besar dalam pengelolaan aset negara dengan target ambisius menembus nilai aset hingga USD 1 triliun. Transformasi pengelolaan BUMN melalui konsolidasi dan evaluasi menyeluruh menjadi langkah awal dari visi besar Danantara dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan P. Roeslani, menegaskan lembaga ini secara resmi telah mengelola 844 perusahaan pelat merah, mulai dari anak, cucu, hingga cicit perusahaan BUMN, sejak 21 Maret 2025.

“Itu semua sekarang berada di bawah kendali Danantara dan sudah mulai kami konsolidasikan,” ujar Rosan di Jakarta.

Tak hanya terbatas pada perusahaan BUMN, Danantara juga akan mengelola sejumlah aset negara lainnya, termasuk kawasan strategis seperti Gelora Bung Karno (GBK). Aset ini sebelumnya berada di bawah pengelolaan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), namun ke depan akan dialihkan ke Danantara untuk dikelola secara lebih produktif.

“Jadi GBK dan seluruh lokasi yang ada di sini akan dimasukkan ke dalam Danantara. Dan dilakukan perencanaan yang matang agar ini menjadi aset yang produktif,” imbuh Rosan.

Saat ini, total nilai aset yang telah dikelola Danantara mencapai USD 982 miliar. Dengan tambahan aset seperti GBK dan aset lainnya dari Kemensetneg yang ditaksir bernilai USD 25 miliar, total nilai aset yang dikelola diprediksi segera melampaui USD 1 triliun.

D sisi lain, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keyakinannya terhadap potensi besar Danantara sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kita kelola dengan baik, kita hitung aset kita ternyata kita kaya. Mungkin sebentar lagi kekayaan Danantara akan tembus USD 1 triliun,” ujar Prabowo dalam arahannya kepada manajemen Danantara dan BUMN.

Prabowo menekankan pentingnya reformasi manajemen secara menyeluruh, termasuk evaluasi rutin terhadap integritas dan kinerja direksi. Untuk proses rekrutmen pegawai Danantara harus bebas dari unsur SARA dan kepentingan politik.

“Kalau dia tidak berprestasi, malas, atau menyalahgunakan wewenang, saya minta diganti,” tegasnya.

Langkah BPI Danantara ini dinilai sebagai momentum strategis dalam menciptakan tata kelola aset negara yang transparan dan akuntabel. Dengan pendekatan profesional dan komitmen tinggi terhadap efisiensi, target USD 1 triliun bukan sekadar ambisi, tetapi refleksi dari potensi besar kekayaan negara yang dikelola dengan visi masa depan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Waspada Hoaks OPM, TNI : Rumah Bupati Puncak yang Dibakar Bukan PosMiliter

Oleh: Loa Murib Kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menunjukkan pola lama merekadalam menutupi aksi brutal yang dilakukan terhadap masyarakat sipil. Dalam upayamembenarkan tindak kekerasan, OPM menyebarkan disinformasi bahwa rumah milik BupatiPuncak dan kantor Distrik Omukia yang mereka bakar di Papua Tengah merupakan pos militeryang digunakan oleh TNI. Tuduhan tersebut segera dibantah secara resmi oleh pihak militer danterbukti tidak memiliki dasar fakta. TNI melalui Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Kolonel Infanteri CandraKurniawan, memberikan klarifikasi bahwa bangunan yang dibakar oleh OPM tidak difungsikansebagai markas militer. Tindakan pembakaran itu murni merupakan aksi kriminal yang disengajauntuk menciptakan ketakutan, mengganggu ketertiban umum, dan mencoreng wibawa negara di mata masyarakat Papua. Bantahan ini menjadi penegasan bahwa OPM kembali menggunakanstrategi disinformasi untuk mengaburkan realitas dan membangun opini publik yang menyesatkan. Disinformasi semacam ini memperjelas bahwa OPM tidak hanya mengandalkan kekerasanbersenjata, tetapi juga propaganda informasi sebagai instrumen perlawanan mereka. Merekamenciptakan narasi seolah-olah aparat keamanan adalah pihak yang menyebabkan keresahan, padahal masyarakat sipil justru menjadi korban utama dari aksi teror yang dilakukan olehkelompok tersebut. Manipulasi informasi yang dilakukan OPM jelas bertujuan untuk merusakkepercayaan publik terhadap negara dan aparat keamanan. Kejadian yang menimpa Kabupaten Yahukimo menjadi contoh konkret betapa kejamnya aksiOPM. Dalam serangan yang dilakukan belum lama ini, seorang pegawai honorer PemerintahKabupaten Yahukimo tewas akibat kekerasan yang mereka lakukan. Insiden ini menunjukkanbahwa OPM telah melampaui batas kemanusiaan dan menjadikan nyawa warga sipil sebagai alattawar dalam narasi perjuangan mereka yang keliru. Merespons insiden tersebut, aparat gabungan dari Satgas Operasi Damai Cartenz bergerak cepatbegitu mendapat laporan dari jajaran Polres Yahukimo. Tim langsung turun ke lokasi kejadian, melakukan evakuasi korban ke RSUD Dekai, mengamankan tempat kejadian perkara, sertamengumpulkan bukti-bukti untuk mengungkap pelaku. Kecepatan ini menunjukkan bahwanegara tidak tinggal diam dalam menjamin perlindungan bagi rakyat, dan siap menghadapisegala bentuk teror yang mengancam stabilitas wilayah. Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, menegaskan bahwaseluruh aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis akan ditindak secara tegas sesuaihukum. Penegakan hukum ini bukan hanya penting untuk memberikan keadilan bagi para korban, tetapi juga menjadi pernyataan tegas bahwa kekuatan bersenjata tidak akan dibiarkanmerusak keutuhan dan kedamaian di Papua. Kekejaman OPM, yang ditunjukkan melalui aksi pembakaran, pembunuhan, serta provokasiberulang, memperlihatkan bahwa kelompok ini bukanlah representasi perjuangan rakyat Papua. Sebaliknya, mereka adalah ancaman nyata yang menghalangi pembangunan dan menimbulkanketakutan di tengah masyarakat. Klaim mereka sebagai pembebas Papua tidak sejalan dengankenyataan bahwa mereka justru memperparah penderitaan rakyat melalui aksi-aksi brutal yang dilakukan. Kasatgas Humas Damai Cartenz, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengimbau masyarakat untuk tidakterprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Ia menegaskan bahwa perlindunganterhadap masyarakat sipil menjadi prioritas utama. Dalam situasi seperti ini, partisipasi aktif dariwarga untuk melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungannya menjadi elemen pentingdalam menjaga keamanan. Negara juga terus menunjukkan komitmennya untuk hadir tidak hanya melalui pendekatankeamanan, tetapi juga melalui pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Berbagai program pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi telahdigulirkan sebagai bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat Papua. Kehadiran negara di Papua bukanlah dalam bentuk represi, tetapi dalam wujud pelayanan danpemberdayaan. Narasi OPM yang menyebut Papua berada dalam penjajahan adalah bentuk manipulasi sejarah. Papua merupakan bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan hal itu telahditegaskan melalui proses hukum dan politik yang diakui secara nasional maupun internasional. Setiap upaya untuk memisahkan diri dari Indonesia, apalagi melalui kekerasan bersenjata danpropaganda menyesatkan, merupakan pelanggaran terhadap konstitusi yang harus ditindak tegas. Kesadaran masyarakat Papua akan pentingnya perdamaian kini semakin menguat. Kolaborasiantara tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat sipil dalam menjaga ketertiban dan menolakaksi kekerasan menjadi sinyal kuat bahwa Papua ingin maju bersama dalam bingkai NKRI. Kekuatan kolektif masyarakat ini menjadi benteng terdepan dalam menangkal pengaruh burukdari kelompok separatis. Mengecam tindakan keji OPM dan membongkar propaganda mereka bukan semata-matatanggung jawab aparat keamanan. Ini adalah kewajiban moral seluruh rakyat Indonesia dalammenjaga keutuhan bangsa dan memperjuangkan masa depan Papua yang aman dan sejahtera. Sudah terlalu banyak korban yang jatuh akibat disinformasi dan kekerasan yang dibungkusdengan dalih perjuangan. Penegakan hukum, pendekatan informasi yang jernih, serta pembangunan yang inklusif harusterus diperkuat untuk mengikis pengaruh kelompok separatis. Dengan semangat kebersamaandan kehadiran negara yang nyata,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini