Danantara Jadi Motor Baru Penguatan Fiskal Nasional dan Kemandirian Ekonomi

Baca Juga

MataIndonesia, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) kian menegaskan perannya sebagai motor baru dalam memperkuat fiskal nasional dan mewujudkan kemandirian ekonomi Indonesia.

Lembaga pengelola kekayaan negara tersebut berkomitmen mengoptimalkan aset-aset strategis melalui tata kelola profesional dan investasi produktif di berbagai sektor prioritas.

Chief Economist Danantara, Reza Yamora Siregar, menegaskan bahwa lembaganya memiliki peta jalan bisnis jangka panjang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

“Dengan kondisi saat ini kita bisa lima persen, kalau kita dorong, saya percaya diri 6-7 persen itu tidak sulit,” ujarnya dalam Seminar Nasional P3V XXV di Jakarta.

Ia menambahkan, Danantara mengelola aset mencapai Rp14 ribu triliun atau hampir setara US$1 triliun, yang mencakup sekitar 80 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Menurut Reza, pengelolaan aset negara secara optimal dapat menjadi sumber kekuatan fiskal baru tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kalau kita kelola itu dengan baik, Insya Allah kita bisa mendorong target 2045 kita,” tambahnya.

Danantara pun menyasar investasi pada sektor-sektor strategis seperti mineral, energi, ketahanan pangan, kesehatan, asuransi, hingga dana pensiun, serta menarik minat investor dari Tiongkok, Jepang, dan Uni Eropa.

Managing Director Danantara, Setyanto Hantoro, menyampaikan bahwa transformasi BUMN menjadi agenda utama lembaganya.

“Tahap pertama adalah fundamental business review, atau peninjauan mendalam atas pondasi bisnis. Kami sedang meninjau lebih dari 900 entitas satu per satu secara menyeluruh,” jelasnya.

Ia menambahkan, proses restrukturisasi dilakukan untuk menghindari tumpang tindih peran dan meningkatkan efisiensi melalui konsolidasi bisnis.

“Tahap terakhir adalah inovasi dan eksekusi untuk membuka nilai tambah bagi negara, investor, dan rakyat,” tegasnya.

Sementara itu, Managing Director Global Relations and Governance Danantara, Mohamad Al-Arief, menargetkan pendanaan investasi sebesar US$5 miliar hingga akhir 2025.

“Selain pendanaan awal senilai $20 miliar, kami juga membidik dividen tahunan hingga US$8 miliar dari portofolio BUMN,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kemitraan global yang dijalin bukan sekadar transaksi, tetapi bagian dari transformasi tata kelola berbasis praktik internasional.

“Kolaborasi pertama dengan QIA dimulai April lalu dengan dana senilai USD4 miliar, difokuskan pada hilirisasi, energi terbarukan, dan layanan kesehatan,” ungkap Al-Arief.

Selain dengan Qatar Investment Authority, Danantara juga menjalin kerja sama dengan Future Fund Australia dan China Investment Corporation (CIC) untuk mempercepat restrukturisasi aset sesuai standar global.

Melalui langkah-langkah strategis tersebut, Danantara menempatkan diri sebagai katalisator penguatan fiskal nasional dan pendorong kemandirian ekonomi jangka panjang — menjadikan kekayaan negara bukan sekadar aset, melainkan sumber daya produktif bagi kemakmuran bangsa. (*)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini