Danantara Alokasikan Rp26 T Dukung Program Strategis Nasional

Baca Juga

Mata Indonesia, Jakarta – Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara siap menggelontorkan dana sebesar Rp26 triliun untuk mendukung revitalisasi tambak ikan di Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat, yang merupakan salah satu proyek strategis nasional dalam membangun ekonomi biru dan ketahanan pangan berbasis kelautan.

Hal ini diumumkan dalam acara Penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berlangsung di Kantor KKP, Jakarta. Proyek ini akan menyasar 20.413 hektare tambak kurang produktif yang tersebar di empat kabupaten: Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memastikan bahwa seluruh kebutuhan investasi proyek akan ditanggung oleh Danantara.

“Luasannya 20 ribu hektare, perkiraan investasi menurut kita sekitar Rp 26 triliun. Ya, dong (full) dari Danantara,” ujar Trenggono.

Ia juga menambahkan bahwa dana dari APBN hanya akan digunakan dalam jumlah terbatas untuk keperluan teknis awal, seperti pemetaan dan penetapan batas wilayah.

Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tambak ikan yang saat ini masih rendah—yakni 0,6 ton per hektare per tahun. Setelah revitalisasi, produksi ditargetkan melonjak hingga 144 ton per hektare per tahun, dengan estimasi total produksi mencapai 1,18 juta ton dan nilai ekonomi mencapai Rp30,65 triliun. Proyek ini juga diproyeksikan menciptakan lebih dari 119 ribu lapangan kerja baru.

Menurut Trenggono, revitalisasi tambak menjadi bagian penting dari reformasi sektor kelautan. Indonesia, katanya, perlu memfokuskan diri pada lima komoditas unggulan berorientasi ekspor: udang, nila salin, kepiting, rumput laut, dan lobster.

“Kalau itu kita perbolehkan, setiap bulan tuh seribu kontainer diminta, seribu ton diminta oleh market,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menekankan bahwa revitalisasi ini tidak hanya untuk meningkatkan produksi, tetapi juga sebagai langkah membangun ekosistem pesisir secara menyeluruh.

“Budidaya itu bukan hanya sekedar untuk mengembangkan ikan air tawar atau ikan tambak, tetapi yang lebih penting dari itu adalah membangun ekosistem pantai,” ujar Dedi.

Ia menyebut proyek ini sebagai titik balik paradigma pembangunan kelautan. Menurutnya, masalah daratan seperti pencemaran sungai memberi dampak langsung pada laut. Oleh sebab itu, ia menargetkan penghapusan bangunan liar di bantaran sungai serta rehabilitasi kawasan pesisir dan muara sungai.

“Kalau seluruh garis pantai Jawa Barat tertata, sungai-sungainya bersih, sedimentasinya terselesaikan, dan pantai-pantainya melambai nyiur, saya yakin, Indonesia Maju akan menjadi kenyataan,” tegas Dedi.

Pembangunan fisik proyek revitalisasi tambak ini dijadwalkan dimulai pada tahun 2026.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Waspada Hoaks OPM, TNI : Rumah Bupati Puncak yang Dibakar Bukan PosMiliter

Oleh: Loa Murib Kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menunjukkan pola lama merekadalam menutupi aksi brutal yang dilakukan terhadap masyarakat sipil. Dalam upayamembenarkan tindak kekerasan, OPM menyebarkan disinformasi bahwa rumah milik BupatiPuncak dan kantor Distrik Omukia yang mereka bakar di Papua Tengah merupakan pos militeryang digunakan oleh TNI. Tuduhan tersebut segera dibantah secara resmi oleh pihak militer danterbukti tidak memiliki dasar fakta. TNI melalui Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Kolonel Infanteri CandraKurniawan, memberikan klarifikasi bahwa bangunan yang dibakar oleh OPM tidak difungsikansebagai markas militer. Tindakan pembakaran itu murni merupakan aksi kriminal yang disengajauntuk menciptakan ketakutan, mengganggu ketertiban umum, dan mencoreng wibawa negara di mata masyarakat Papua. Bantahan ini menjadi penegasan bahwa OPM kembali menggunakanstrategi disinformasi untuk mengaburkan realitas dan membangun opini publik yang menyesatkan. Disinformasi semacam ini memperjelas bahwa OPM tidak hanya mengandalkan kekerasanbersenjata, tetapi juga propaganda informasi sebagai instrumen perlawanan mereka. Merekamenciptakan narasi seolah-olah aparat keamanan adalah pihak yang menyebabkan keresahan, padahal masyarakat sipil justru menjadi korban utama dari aksi teror yang dilakukan olehkelompok tersebut. Manipulasi informasi yang dilakukan OPM jelas bertujuan untuk merusakkepercayaan publik terhadap negara dan aparat keamanan. Kejadian yang menimpa Kabupaten Yahukimo menjadi contoh konkret betapa kejamnya aksiOPM. Dalam serangan yang dilakukan belum lama ini, seorang pegawai honorer PemerintahKabupaten Yahukimo tewas akibat kekerasan yang mereka lakukan. Insiden ini menunjukkanbahwa OPM telah melampaui batas kemanusiaan dan menjadikan nyawa warga sipil sebagai alattawar dalam narasi perjuangan mereka yang keliru. Merespons insiden tersebut, aparat gabungan dari Satgas Operasi Damai Cartenz bergerak cepatbegitu mendapat laporan dari jajaran Polres Yahukimo. Tim langsung turun ke lokasi kejadian, melakukan evakuasi korban ke RSUD Dekai, mengamankan tempat kejadian perkara, sertamengumpulkan bukti-bukti untuk mengungkap pelaku. Kecepatan ini menunjukkan bahwanegara tidak tinggal diam dalam menjamin perlindungan bagi rakyat, dan siap menghadapisegala bentuk teror yang mengancam stabilitas wilayah. Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, menegaskan bahwaseluruh aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis akan ditindak secara tegas sesuaihukum. Penegakan hukum ini bukan hanya penting untuk memberikan keadilan bagi para korban, tetapi juga menjadi pernyataan tegas bahwa kekuatan bersenjata tidak akan dibiarkanmerusak keutuhan dan kedamaian di Papua. Kekejaman OPM, yang ditunjukkan melalui aksi pembakaran, pembunuhan, serta provokasiberulang, memperlihatkan bahwa kelompok ini bukanlah representasi perjuangan rakyat Papua. Sebaliknya, mereka adalah ancaman nyata yang menghalangi pembangunan dan menimbulkanketakutan di tengah masyarakat. Klaim mereka sebagai pembebas Papua tidak sejalan dengankenyataan bahwa mereka justru memperparah penderitaan rakyat melalui aksi-aksi brutal yang dilakukan. Kasatgas Humas Damai Cartenz, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengimbau masyarakat untuk tidakterprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Ia menegaskan bahwa perlindunganterhadap masyarakat sipil menjadi prioritas utama. Dalam situasi seperti ini, partisipasi aktif dariwarga untuk melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungannya menjadi elemen pentingdalam menjaga keamanan. Negara juga terus menunjukkan komitmennya untuk hadir tidak hanya melalui pendekatankeamanan, tetapi juga melalui pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Berbagai program pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi telahdigulirkan sebagai bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat Papua. Kehadiran negara di Papua bukanlah dalam bentuk represi, tetapi dalam wujud pelayanan danpemberdayaan. Narasi OPM yang menyebut Papua berada dalam penjajahan adalah bentuk manipulasi sejarah. Papua merupakan bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan hal itu telahditegaskan melalui proses hukum dan politik yang diakui secara nasional maupun internasional. Setiap upaya untuk memisahkan diri dari Indonesia, apalagi melalui kekerasan bersenjata danpropaganda menyesatkan, merupakan pelanggaran terhadap konstitusi yang harus ditindak tegas. Kesadaran masyarakat Papua akan pentingnya perdamaian kini semakin menguat. Kolaborasiantara tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat sipil dalam menjaga ketertiban dan menolakaksi kekerasan menjadi sinyal kuat bahwa Papua ingin maju bersama dalam bingkai NKRI. Kekuatan kolektif masyarakat ini menjadi benteng terdepan dalam menangkal pengaruh burukdari kelompok separatis. Mengecam tindakan keji OPM dan membongkar propaganda mereka bukan semata-matatanggung jawab aparat keamanan. Ini adalah kewajiban moral seluruh rakyat Indonesia dalammenjaga keutuhan bangsa dan memperjuangkan masa depan Papua yang aman dan sejahtera. Sudah terlalu banyak korban yang jatuh akibat disinformasi dan kekerasan yang dibungkusdengan dalih perjuangan. Penegakan hukum, pendekatan informasi yang jernih, serta pembangunan yang inklusif harusterus diperkuat untuk mengikis pengaruh kelompok separatis. Dengan semangat kebersamaandan kehadiran negara yang nyata,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini