MATA INDONESIA, JAKARTA-Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta mengatakan, pengurangan kebijakan non-tariff measures (NTM) dapat mendukung upaya pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan berbagai indikator kesehatan dan gizi.
“Kebijakan non-tarif adalah kebijakan selain tarif yang diterapkan pada perdagangan, sehingga berdampak kepada jumlah maupun biaya perdagangan,” kata Felippa secara virtual di Jakarta.
Pada 2020, sebanyak 466 kebijakan non-tarif diterapkan pada komoditas di bidang pangan dan pertanian. Kebijakan NTM dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk, termasuk tindakan sanitary dan phytosanitary (SPS), hambatan teknis untuk perdagangan (TBT) dan inspeksi pra-pengiriman dan formalitas lainnya.
Penerapan NTM, kata dia pada perdagangan pangan berdampak besar bagi ketahanan pangan karena memengaruhi kualitas, kuantitas dan harga makanan yang dikonsumsi.
Penerapan NTM diharapkan dapat melindungi konsumen justru bisa merugikan konsumen dan mengancam ketahanan pangan Indonesia jika berlebihan.
Penerapan NTM pada sektor pangan terbilang banyak kalau dibandingkan dengan sektor lainnya. Impor makanan di Indonesia dilakukan melalui sistem perizinan yang mengalokasikan kuota impor.
Sistem perizinan dan kuota harus melalui sebuah proses di mana Kementerian Pertanian memberikan rekomendasi impor, kemudian Kementerian Perdagangan memberikan Surat Persetujuan Impor (SPI) beserta kuota impor yang diizinkan kepada importir tertentu setelah rapat koordinasi terbatas dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Pertanian untuk memutuskan impor.
“Selain kuota dan lisensi impor, ada beberapa peraturan kesehatan dan teknis yang dikenakan pada produk makanan dari berbagai kementerian dan lembaga yang menambah waktu dan biaya impor,” katanya.
Diperkirakan, penghapusan NTM pada komoditas pangan dan pertanian akan membantu menekan harga pangan di Indonesia, sehingga pengeluaran masyarakat untuk makanan juga akan berkurang.
Hal ini akan membantu keluarga untuk keluar dari kemiskinan. Penghapusan NTM pada beras akan memberikan dampak yang cukup besar, yaitu 2,52 persen. Sementara itu penghapusan NTM pada daging berkontribusi mengurangi kemiskinan sekitar 0,21 persen.
Penghapusan NTM untuk beras dan daging akan berdampak sebesar 2,83 persen. Ketimpangan, yang diukur dengan koefisien Gini, juga diperkirakan akan turun jika NTM dihilangkan pada beras dan daging, yaitu sebesar 1,76 persen.
Penurunan ini lebih signifikan di pedesaan (2,5 persen) dibandingkan di perkotaan (0,98 persen). Selain itu, konsumsi pangan yang diukur dari pengeluaran beras dan daging akan meningkat.
 Felippa Ann Amanta mengatakan, pengurangan kebijakan non-tariff measures (NTM) dapat mendukung upaya pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan berbagai indikator kesehatan dan gizi.){kind=link}