Cendekiawan Muslim: Kalau Ada yang Bilang Aksi 22 Mei Jihad, Itu Ulama Partisan

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Aksi 22 Mei 2019 yang akan dilakukan oleh sejumlah ulama dan masyarakat dari Indonesia, mendapat komentar pedas dari Cendekiawan muslim Azyumardi.

Menurutnya, aksi tersebut bukan merupakan bagian dari jihad. Dirinya menyebut 22 Mei adalah jihad sebagai ulama partisan.

“Harusnya ulama jangan partisan. Jadi itu menurut saya sikap ulama yang nggak bijak, ulama harusnya menenangkan umat, memberi ketenangan, memberi kesabaran apalagi bulan puasa gini,” kata Azyumardi di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin 20 Mei 2019.

Azyumardi menuturkan demo pada 22 Mei adalah bagian dari ekspresi hawa nafsu. Dia meminta masyarakat mendengarkan ulama yang netral dan tidak condok ke pihak-pihak tertentu.

“Jadi saya kira ulama seperti itu tidak perlu didengar. Yang perlu didengar itu ulama netral, berpihak pada kepentingan umat, negara. Kita harus apresiasi ulama NU, pimpinan PBNU, seperti KH Aqil Siradj, pimpinan Muhammadiyah Pak Haedar Nashir yang sudah imbau,” ujarnya.

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Jakarta ini meminta masyarakat yang keberatan atas hasil pemilu 2019 menempuh jalur yang sesuai aturan. Azyumardi meminta masyarakat tidak mengikuti orang yang mempolitasasi agama.

“Saya kira klaim-klaim atas nama ulama menyerukan jihad 22 Mei itu harus ditolak. Itu pernyataan partisan, politik, ulama harusnya tidak partisan. Dengan menggunakan istilah jihad itu mempolitisasi agama,” katanya.

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini