Cegah Ekstremisme dengan Ciptakan Keadilan Sosial

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Cendikiawan muslim Azyumardi Azra mengatakan bahwa penganut ekstremisme berasal dari kelompok marjinal, maka pemerintah harus bisa meminimalisir kesenjangan sosial yakni menciptakan keadilan.

“Kalau tidak tercipta keadilan, ada saja yang kemudian menjadi ekstrem atas nama agama,” kata Azyumardi , Kamis 25 Februari 2021.

Meski demikian ia menampik bila penganut ekstremisme selalu berasal dari kelompok yang termarjinalkan. Namun kondisi ini harus diantisipasi agar bisa mencegah esktremisme.

Maka ia menekankan pemerintah supaya memperhatikan narapidana kasus terorisme (napiter) yang baru saja menjalani deradikalisasi. Dalam hal ini, negara harus hadir agar residivis tidak terjerumus kembali ke lubang terorisme.

“Kalau tidak begitu, nanti kambuh lagi jadi residivis lagi,” kata Azyumardi.

Perhatian ini bisa diberikan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sehingga mantan napiter bisa diberdayakan agar mendapatkan kesejahteraan dan hidup yang layak.

“Kita harus ciptakan keadilan ekonomi, sosial, dan politik,” kata Azyumardi.

Sementara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementerian Agama (Kemenag) bisa berkontribusi untuk memfasilitasi mantan napiter ke pesantren atau sekolah umum.

“Mereka harus dibantu dan harus diperhatikan. Penanganannya harus semesta,” kata Azyumardi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Aksi OPM Merusak Pendidikan dan Menghambat Kemajuan Papua

Oleh: Petrus Pekei* Papua adalah tanah harapan, tempat masa depan generasi muda bertumbuh melalui pendidikan, kerja keras, dan persaudaraan. Setiap upaya yang mengganggu ketenangan dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat Papua sejatinya berseberangan dengan cita-citabesar tersebut. Karena itu, penguatan narasi damai dan dukungan terhadap kehadiran negara menjadi energi utama untuk memastikan Papua terus melangkah maju. Di tengah dinamikakeamanan, bangsa ini menunjukkan keteguhan sikap bahwa keselamatan warga sipil, keberlanjutan pendidikan, dan pembangunan berkeadilan adalah prioritas yang tidak dapatditawar. Peristiwa kekerasan yang menimpa pekerja pembangunan fasilitas pendidikan di Yahukimomenggugah solidaritas nasional. Respons publik yang luas memperlihatkan kesadarankolektif bahwa pendidikan adalah fondasi masa depan Papua. Sekolah bukan sekadarbangunan, melainkan simbol harapan, jembatan menuju kesejahteraan, dan ruang aman bagianak-anak Papua untuk bermimpi. Ketika ruang ini dilindungi bersama, optimisme tumbuhdan kepercayaan terhadap masa depan kian menguat. Dukungan masyarakat terhadap langkahtegas aparat keamanan merupakan bentuk kepercayaan pada negara untuk memastikan rasa aman hadir nyata hingga ke pelosok. Narasi persatuan semakin kokoh ketika tokoh-tokoh masyarakat Papua menyampaikanpandangan yang menyejukkan. Sekretaris Jenderal DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia, Ali Kabiay, menegaskan pentingnya perlindungan warga sipil dan keberlanjutanpembangunan, khususnya pendidikan. Pandangannya menekankan bahwa stabilitas adalahprasyarat utama bagi kesejahteraan, dan negara perlu bertindak tegas serta terukur agar ketenangan sosial terjaga. Ajakan kepada masyarakat untuk tetap waspada, memperkuatkomunikasi dengan aparat, dan menolak provokasi menjadi penopang kuat bagi ketertibanbersama. Sikap serupa juga disuarakan oleh...
- Advertisement -

Baca berita yang ini