BukaWarung Berperan Penting Dorong UMKM Naik Kelas

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Studi terbaru dari Center of Innovation and Digital Economy Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mendapati bahwa penggunaan aplikasi BukuWarung berhasil meningkatkan produktivitas pelaku UMKM sehingga menambah output usaha sebesar Rp640 miliar, atau setara dengan PDB UMKM 0,01 persen.

Tercatat aplikasi BukuWarung memiliki fitur utama pencatatan keuangan digital.

Tak hanya itu, aplikasi itu mampu mengakselerasi output ekonomi nasional hingga Rp32,86 triliun, setara dengan PDB Nasional 0,27 persen, serta menambah nilai investasi yang masuk ke Indonesia sebesar Rp 2,32 triliun atau berkontribusi atas peningkatan investasi nasional sebesar 47,07 persen.

Adanya aktivitas BukuWarung membuat pendapatan pelaku usaha secara total mengalami kenaikan sejumlah Rp10,97 triliun dan mendorong penyerapan tenaga kerja sebanyak 368 ribu jiwa.

Peneliti INDEF Nailul Huda menjelaskan bahwa BukuWarung berkontribusi nyata terhadap perekonomian UMKM.

“BukuWarung berhasil mengakselerasi output ekonomi nasional hingga Rp 32,86 triliun, setara dengan PDB Nasional 0,27 persen, serta menambah nilai investasi yang masuk ke Indonesia sebesar Rp 2,32 triliun atau berkontribusi atas peningkatan investasi nasional sebesar 47,07 persen,” kata Hailul.

Selain itu, lanjut Hailul BukuWarung juga memberikan peningkatan kepada pendapatan para pengusaha mencapai Rp 10,97 triliun atau 25,6 persen setelah menggunakan aplikasi tersebut.

Serta berdampak lainnya juga terjadi pada pendapatan tenaga kerja sebesar Rp 10,47 trilun naik 25,6 persen setelah menggunakan BukuWarung.

Berdasarkan laporan tersebut, sektor penyerapan lapangan pekerjaan pun tak luput merasakan efek positif dari kehadiran BukuWarung.

Hailul menjelaskan, dampak terhadap penyerapan tenaga kerja tebus sampai 368 ribu jiwa naik 31,43 persen setelah menggunakan BukuWarung.

Menurut Menteri Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, berdasarkan data BPS 2021, indikator pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 2021 naik sebesar 3,51 persen year on year (yoy). 

“Upaya pemulihan ekonomi terus dilakukan pemerintah antara lain melalui hibah modal kerja untuk usaha mikro dan KUR,” katanya.

Ia melanjutkan, usaha Mikro dan Kecil sulit mendapatkan pembiayaan formal karena tidak memiliki aset untuk dijaminkan serta tidak adanya pencatatan laporan keuangan.

Pembiayaan akan lebih efektif jika diikuti dengan digitalisasi. Digitalisasi menjadi enabler percepatan pemulihan ekonomi nasional. Berdasarkan data idEA saat ini sebanyak 16,4 juta atau 25,6 persen UMKM telah terhubung ke ekosistem digital.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini