Budiman Sujatmiko: Jelang Pilpres, Hoax Makin Masif

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Jubir TKN Jokowi-Ma’ruf, Budiman Sujatmiko menyebut, jelang hari H Pilpres 2019 pada 17 April mendatang, penyebaran hoax belakangan ini semakin parah dan masif.

Ia menyebut, hoax tersebut kebanyakan menyasar pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf dengan pemberitaan atau informasi yang menyesatkan.

“Hoax ini terstruktur, diulang-ulang dan mengaduk emosi serta kepercayaan orang,” kata Budiman di Jakarta, Kamis 21 Februari 2019.

Menanggapi maraknya hoax ini, Budiman berkata harus ada gerakan yang serius untuk menangkal apa yang disebutnya sebagai pembodohan tersebut.

Apalagi, hoax kini disebarkan dengan menggabungkan kecanggihan teknologi informasi dan psikologi. Menurutnya, hal tersebut bukan hanya membahayakan pemilih, tapi juga seluruh bangsa Indonesia.

Senada dengan Budiman, aktivis Gerakan Tangkal Hoaks Dini Purwono berkata didasarkan sebuah riset, 75 persen masyarakat Indonesia kesulitan membedakan informasi yang benar dan hoax.

Menurutnya, kesulitan membedakan informasi tersebut karena hoax disebar dengan menggabungkan fakta-fakta yang ada, lalu diberi narasi yang menyesatkan dengan data yang dipelintir atau disembunyikan.

Hoaks kini juga tidak saja menyerang Jokowi-Ma’ruf Amin, namun juga menyerang kredibilitas pemilu dan penyelenggaraannya, yaitu KPU dan Bawaslu.

Untuk menangkal hoaks tersebut, pihaknya terus melakukan upaya mitigasi bersama masyarakat. Di antaranya dengan memberikan cap atau stempel hoaks atau fitnah terhadap selebaran-selebaran yang tidak benar. Dengan stempel tersebut diharapkan masyarakat menyadari bahwa informasi tersebut tidak benar. 

Berita Terbaru

Negara Membuka Dialog dan Mendengar Aspirasi Mahasiswa

*) Oleh: M. Farhan Akbar Demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemilihan umumyang bebas dan adil, tetapi juga dari kemampuan negara membangun komunikasiyang terbuka dengan masyarakat. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisistrategis sebagai kelompok intelektual yang kerap menyuarakan kritik, gagasan, sekaligus solusi terhadap berbagai persoalan bangsa. Kehadiran ruang dialog yang setara antara pemerintah dan mahasiswa menjadi indikator penting bahwa demokrasiberjalan secara substantif, bukan sekadar prosedural. Oleh karena itu, komitmenpemerintah untuk terus membuka ruang komunikasi patut dipandang sebagai langkahyang memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus memperkokohkepercayaan publik.Berbagai capaian pembangunan yang terus diupayakan pemerintah, mulai daripenguatan ketahanan pangan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga program pemberdayaanekonomi masyarakat, membutuhkan dukungan situasi yang aman dan kondusif. Karena itu, sinergi antara pemerintah, mahasiswa, akademisi, dan masyarakatmenjadi modal penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalan secaraoptimal dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa setiap aspirasi memilikinilai yang sama, baik berasal dari akademisi, mahasiswa, maupun masyarakat di daerah terpencil. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak dapatdilepaskan dari partisipasi publik yang inklusif. Negara yang kuat bukanlah negara yang menutup diri terhadap kritik, melainkan negara yang mampu mendengarpersoalan, mengakui kekurangan, serta menjadikan masukan masyarakat sebagaidasar penyempurnaan kebijakan. Pendekatan seperti ini mencerminkankepemimpinan yang adaptif karena menempatkan dialog sebagai instrumen untukmenghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.Selanjutnya, keterbukaan pemerintah terhadap aspirasi mahasiswa menunjukkanadanya perubahan paradigma dalam hubungan antara negara dan masyarakat sipil. Mahasiswa tidak lagi diposisikan semata sebagai kelompok penekan, tetapi sebagaimitra strategis dalam proses pembangunan nasional. Melalui komunikasi yang terbuka, berbagai kritik dapat diterjemahkan menjadi bahan evaluasi, sedangkanberbagai gagasan dapat diolah menjadi rekomendasi kebijakan yang konstruktif. Pendekatan kolaboratif seperti ini memperkuat legitimasi kebijakan sekaligusmemperkecil potensi polarisasi yang sering muncul akibat minimnya komunikasiantara pemerintah dan publik.Pandangan tersebut diperkuat oleh Direktur Eksekutif Kata Rakyat, Alwan...
- Advertisement -

Baca berita yang ini