BMKG: Puncak Musim Hujan di Pulau Jawa pada Januari-Februari 2021

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Kepala Pusat Meteorologi Publik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Fachri Radjab menyampaikan bahwa berdasarkan prediksi BMKG bahwa puncak musim hujan di Pulau Jawa akan terjadi antara Januari-Februari 2021.

“Mulai merata menghijau di Jawa pada Desember 2020, artinya curah hujan sudah mulai tinggi di Desember dan diperkirakan akan mencapai puncak musim hujan antara Januari-Februari 2021,” kata Fachri dari Jakarta, Selasa, 6 Oktober 2020.

Fachri mengatakan bahwa curah hujan di Pulau Jawa pada Oktober 2020 berada pada kategori rendah sampai menengah. Sedangkan pada November 2020 hingga Maret 2021 curah hujan pada umumnya berada pada kategori menengah hingga tinggi.

Terkait penganan kebakaran hutan, Fachri mengatakan dalam prakiraan BMKG dari awal bulan sampai 10 Oktober beberapa daerah di Jawa memperlihatkan potensi rawan kebakaran.

Menurut dia, analisa dan prediksi BMKG terkait potensi kebakaran hutan dan lahan sangat dinamis karena yang dilihat adalah faktor meteorologis.

Analisa BMKG memperlihatkan adanya potensi sangat mudah terbakar terutama untuk wilayah selatan Banten, sedangkan untuk Jawa Barat risiko berada di pesisir utara. Untuk Jawa Tengah daerah timur dan pesisir utara masih ada potensi mudah terjadi kebakaran, dan di Yogyakarta terutama di bagian timur.

“Jawa Timur untuk tujuh hari ke depan masih banyak daerah yang secara meteorologis kita lihat sangat mudah terjadi kebakaran hutan dan lahan,” kata Fachri.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini