Bertemu Suu Kyi, Jokowi Ingin Repatriasi Rakhine Bermartabat

Baca Juga

MINEWS, BANGKOK – Presiden Joko Widodo bertemu dengan Penasehat Negara Republik Uni Myanmar Aung San Suu Kyi di pertemuan puncak ASEAN di Bangkok, Sabtu 22 Juni 2019. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas tiga hal penting, salah satunya situasi di Rakhine.

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengungkapkan, Indonesia menekankan pentingnya situasi keamanan yang baik di Rakhine State. “Tujuannya agar repatriasi dapat terlaksana dengan sukarela, aman, dan bermartabat,” ujar Menteri Luar Negeri Retno LP dalam keterangan persnya di Jakarta, Minggu 23 Juni 2019.

Jika situasi keamanan tidak membaik, Presiden mengatakan, maka sulit repatriasi yang sukarela, aman dan bermartabat dapat dijalankan.Jokowi juga menekankan mengenai pentingnya segera ditindaklanjuti rekomendasi Laporan Penilaian Kebutuhan Awal atau PNA.

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut, Indonesia siap untuk kembali berkontribusi dalam tindak lanjut rekomendasi Laporan PNA. Ia pun menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berkontribusi dalam penyelesaian krisis Rohingya.

Sementara itu, para Menteri Luar Negeri ASEAN sepakat menindaklanjuti Laporan PNA.

Kedua, menurut Menlu, Indonesia siap membantu masalah diseminasi informasi. Informasi adalah masalah yang cukup penting bagi Myanmar, Bangladesh dan para pengungsi yang ada di Cox Bazar, ujar Menteri Retno.

Karena itu ASEAN telah sepakat untuk memberikan bantuan dalam konteks diseminasi informasi. Ketiga, Presiden Joko Widodo juga berbicara mengenai “kohesi kebutuhan dasar”

“Hal itu adalah pengadaan pelayanan dasar mengenai masalah pendidikan, kesehatan, air bersih dan sebagainya. Ketiga ini juga jangka panjang dan kemungkinan besar akan melibatkan kerja sama negara-negara di luar ASEAN,” ujar Menteri Retno.

Pertemuan kedua tokoh tersebut dilakukan di sela-sela pertemuan puncak ASEAN di Bangkok, Thailand.

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini