Provinsi Papua tercinta saat ini menghadapi beragam masalah, mulai dari keterbatasan infrastruktur hingga masalah kesehatan yang kompleks. Maka, untuk mencapai visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan komitmen bersama dari pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk meningkatkan aksesbilitas pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dasar. Karena membangun Papua bukan hanya dari fisik saja, tetapi juga harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga harapan percepatan peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua bisa segera terwujud.
Keterlibatan seluruh stakeholder merupakan hal yang mutlak, sehingga seluruh elemen masyarakat suatu wilayah bisa maju secara bersamaan dengan daerah-daerah lain. Pemberdayaan dan pertemuan dengan masyarakat lokal, perlindungan lingkungan, dan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan juga menjadi kunci utama dalam upaya memastikan Papua dapat tumbuh menjadi wilayah yang sehat, berdaya, dan mandiri bagi seluruh penduduknya.
Penjabat (Pj) Walikota Sorong, Septinus Lobat, menyampaikan harapannya agar DPD RI dapat memberikan prioritas dalam pengawasan terhadap penggunaan dana Otsus, meskipun telah ada badan khusus yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Pihaknya menekankan pentingnya pengawasan untuk memastikan dana tersebut benar-benar mencapai tujuan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua.
Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti, menanggapi dengan menekankan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat pusat, sesuai dengan sumpah jabatan yang diemban oleh anggotanya. Pihaknya juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Otsus, serta perlunya keadilan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat Papua dalam proses pembangunan di daerah.
Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Barat Daya (PBD) Kota Sorong, Fatra Mochammad Soltief, menyerukan pentingnya menjaga kondisi Kamtibmas yang kondusif dalam mendukung pembangunan di wilayah Papua. Fatra menegaskan bahwa masyarakat Papua harus menunjukkan moralitas tinggi, tidak mudah terprovokasi, serta menghormati toleransi, persatuan, dan kesatuan bangsa.
Keamanan dan ketertiban yang terjaga tidak hanya bergantung pada pemerintah atau aparat keamanan, tetapi melibatkan semua elemen masyarakat. Fatra menekankan bahwa masyarakat Papua harus bersatu dalam menghadapi tantangan dan tidak terpancing untuk memisahkan diri dari NKRI. Fatra mencontohkan bahwa dengan adanya pembangunan dan pemekaran daerah di Papua, pemerintah pusat telah menunjukkan komitmen aktifnya dalam memajukan tanah Papua.
Fatra juga menyoroti pentingnya faktor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan sebagai kunci sukses pembangunan sebuah negara. Fatra memuji upaya pemerintah dalam memaksimalkan pembangunan di Papua melalui berbagai inisiatif, termasuk otonomi khusus (Otsus). Fatra berharap agar semua elemen masyarakat dapat bersama-sama menjaga perdamaian di Papua dari berbagai ancaman seperti begal, miras, dan OPM, sambil membangun dan memajukan Papua dengan penuh kepercayaan dan kesatuan.
Dari aspek kesehatan generasi Papua, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Nabire, Mukayat, menyoroti upaya intensif yang dilakukan dalam penanggulangan stunting. Dalam tiga bulan terakhir, Nabire telah melaksanakan sejumlah langkah penting untuk menurunkan angka stunting. Langkah-langkah ini termasuk analisis situasi stunting, perencanaan kegiatan yang terstruktur, dan rembug stunting untuk mengidentifikasi tantangan serta solusi yang tepat. Selain itu, pembinaan unsur pelaku serta sistem manajemen data yang efisien menjadi bagian integral dari strategi.
Dalam upaya penanganan stunting, Nabire juga berhasil meraih penghargaan dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Apresiasi ini berupa hadiah senilai 1 miliar rupiah sebagai pengakuan atas komitmen dan hasil maksimal yang telah dicapai dalam mengatasi masalah gizi buruk di daerah tersebut. Mukayat menyatakan kebanggaannya atas pencapaian ini, namun juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga kesehatan gizi.
Menurut Mukayat, partisipasi masyarakat sangat krusial dalam memastikan keberhasilan program penurunan stunting. Mukayat mengajak masyarakat untuk lebih terbuka dan responsif terhadap kondisi kekurangan gizi yang mungkin dialami oleh anggota komunitas. Peningkatan kesadaran dan pelaporan secara dini akan memungkinkan penanganan yang lebih cepat dan efektif, serta mengurangi dampak buruk dari stunting pada pertumbuhan dan perkembangan anak-anak yang menjadi generasi penerus kemajuan Papua.
Nabire terus berkomitmen untuk mengoptimalkan semua sumber daya yang tersedia guna mencapai target penurunan stunting yang lebih signifikan di masa mendatang. Mukayat menegaskan bahwa pihaknya akan terus bergerak maju dengan langkah-langkah yang terencana dan didukung oleh data yang akurat, seiring dengan upaya memperkuat kerjasama lintas sektor dan membangun kapasitas masyarakat dalam mengatasi masalah gizi ini secara berkelanjutan.
Dengan dukungan dan kerjasama dari semua pihak terkait, dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengelola dan menanggulangi stunting dengan efektif. Langkah-langkah yang telah dilakukan tidak hanya untuk saat ini, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan generasi masa depan di Papua dan sekitarnya.
Dengan semangat bersatu dan komitmen untuk membangun Papua yang sehat dan berdaya, semua pihak harus terus bekerja sama untuk mengatasi tantangan yang ada. Langkah-langkah strategis dalam infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan harus terus didorong dengan penuh keberanian dan kesungguhan. Dengan demikian, Papua tidak hanya akan menjadi contoh keberhasilan dalam pembangunan di Indonesia, tetapi juga menginspirasi untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakatnya.
