MINEWS, JAKARTA-Wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memindahkan ibu kota negara terus dimatangkan. Lewat rapat terbatas dengan sejumlah menteri, dirinya membahas soal jumlah penduduk yang tersebar di pulau-pulau besar Indonesia.
“Ini kita bicara bukan hanya Jakarta, tapi berbicara mengenai Pulau Jawa,” kata Jokowi dalam rapat di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 29 April 2019.
Dari data yang dia terima jumlah penduduk di pulau Jawa mencapai angka 57 persen dari total jumlah penduduk di Indonesia. Sementara di Sumatera ada 21 persen dan di Kalimantan Enam persen.
“Nah, ini (di Kalimantan, red) baru enam persen. Sulawesi tujuh persen. Papua, Maluku tiga persen. Pertanyaannya, apakah di Jawa mau ditambah? Sudah 57 persen, ada yang enam persen dan tujuh persen dan tiga persen,” kata Jokowi.
Jokowi pun mengatakan dirinya lebih tertarik alternatif yang memindahkan ibu kota di luar pulau Jawa. “Kalau masih berpikir tiga alternatif tadi, kalau saya sih alternatif satu dan dua sudah tidak,” katanya.
Sebelumnya, dalam rapat tersebut Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan ada tiga alternatif untuk memindahkan ibu kota negara ini. Pertama, harus mengubah peruntukan di wilayah sekitaran Istana Kepresidenan Jakarta dan Monas.
“Kerugiannya tentu ini hanya akan menguatkan Jakarta sebagai pusat segalanya di Indonesia. Dikhawatirkan dampak urbanisasi terhadap ekonomi tidak optimal,” katanya.
Alternatif kedua, lanjut Bambang, yakni memindahkan pusat pemerintahan di wilayah yang dekat dengahn Jakarta. Hal ini dilakukan oleh Malaysia yang memindahkan pusat pemerintahannya di Putrajaya.
“Misalnya seputaran Jabodetabek, tentunya dengan ketersediaan lahan. Tetapi mungkin kelemahannya adalah tetap membuat perekonomian Indonesia terpusat di daerah Jakarta dan sekitarnya atau wilayah metropolitan Jakarta,” katanya.
Dan alternatif ketiga yakni memindahkan ibu kota di luar pulau Jawa. Hal ini juga dilakukan oleh Brasil yang memindahkan pusat pemerintahnnya ke Brasilia yang dekat dengan kawasan Amazon.
Alasan pemindahan
Jokowi mengatakan jumlah penduduk di pulau Jawa lebih dari separuh total jumlah penduduk di Indonesia, yakni 57 persen. Tak hanya itu, Jokowi membahas soal kemacetan di kota-kota besar di Indonesia.
Dia mengatakan kemacetan kronis juga banyak terjadi di pulau Jawa. “Soal kemacetan kronis itu kan bukan hanya di Jakarta, di Pulau Jawa pemandangan kemacetan sudah kita lihat, kemudian di sejumlah titik di Pantura utamanya,” katanya.
Dia juga mengatakan degradasi sosial di Jakarta juga terlihat tajam. Ditambah lagi potensi banjir yang jadi ancaman. Tak hanya itu, di musim kemarau juga ketersediaan air bersih kurang memadai. Menurut Jokowi, pencemaran lingkungan di pulau Jawa juga dinilai tinggi.
“Di musim kemarau, itu air bersih hanya 2 persen dari kebutuhan yang ada. Ada pencemaran yang berat juga dan ini di pulau Jawa, sungai-sungai di pulau Jawa merupakan 10 sungai yang paling tercemar di dunia,” katanya.